Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera menghentikan kisruh yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangsel. Salah satunya dengan mengganti kepala rumah sakit.

 
“Kepala rumah sakit harus berlatar belakang kesehatan atau yang tahu manajemen rumah sakit dan paham aturan,” kata Nafsiah di kantornya, Kamis, 26 September 2013.

 
Menurut Nafsiah, salah satu pemicu berlarutnya kisruh di RSUD Tangsel adalah beberapa aturan yang dilanggar oleh manajemen rumah sakit. Karena itu, Nafsiah meminta pemerintah kota segera menempatkan orang yang tepat.

 
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Kementerian, kata Nafsiah, tak bisa terlalu banyak campur tangan. Urusan pengelolaan rumah sakit menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, dalam waktu dekat, Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. “Kami akan minta supaya ditunjuk orang yang tepat dan bisa diterima semua.”

 
Sebelumnya, Nafsiah mengatakan Kementerian Kesehatan sudah memanggil manajemen rumah sakit untuk mendapatkan kejelasan perkara. Pemanggilan dilakukan pada Senin, 23 September lalu. Dalam pertemuan itu, Kemenkes meminta rumah sakit mematuhi aturan tentang pengangkatan dokter asing yang dinilai menyalahi aturan.

 
Mengenai pemecatan lima dokter oleh manajemen rumah sakit, Nafsiah mengatakan Kementerian masih akan mempelajari aspek legalnya. Kemenkes melalui biro hukum akan berkooordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk mencari solusi.

 
Kisruh di RSUD Tangerang Selatan terus memanas. Setelah memecat lima dokter dan memberi surat peringatan 1 dan 2 kepada 18 dokter yang melakukan unjuk rasa, manajemen rumah sakit membubarkan komite medis rumah sakit tersebut. Hal ini berdampak pada layanan medis rumah sakit. Sebanyak tiga pasien tumor telantar karena dokter yang melakukan operasinya sudah dipecat.
(108jkt/kt)