Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan rapat kerja dengan OPD Mitra di Ruang Rapat Komisi I pada Rabu (16/03/2022).

Rapat kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi I H. Asep Hidayat didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I H. Rahmat dan Sekretaris Komisi I Agus Efendi, SE., serta dihadiri oleh anggota Komisi I H. Madsuri, SH., H. Moh. Bahri, S.Pd.I, SH., Toha, dan H. A. Jazuli Abdillah.

Adapun OPD mitra yang hadir dalam rapat kerja hari ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten. Turut hadir dalam rapat ini Kepala Satpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si., Sekretaris Satpol PP, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program.

Rapat ini membahas mengenai evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi Banten dimulai dari Triwulan IV Tahun 2021 hingga Triwulan I Tahun 2022.

Dalam mengevaluasi kinerja Satpol PP, H. Asep Hidayat menilai bahwa Satpol PP harus memperkuat pengamanan di area vital KP3B.

Hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari insiden pembobolan kantor Gubernur Banten oleh massa buruh beberapa waktu lalu.

Di tempat yang sama, Agus Efendi juga meminta Satpol PP untuk membangun komunikasi dan antisipasi terhadap rencana-rencana aksi masa agar ke depannya tidak terjadi kejadian seperti beberapa waktu lalu yang menjadi pemberitaan nasional.

“Apabila terdapat tanggal atau hari-hari yang berpotensi akan terjadi aksi besar, Satpol PP harus dapat memprediksikannya agar dapat mempersiapkan pengamanan yang optimal,” ucapnya.

Sementara itu, H. Moh. Bahri menjelaskan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugasnya akan lebih baik apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan bahwa Satpol PP tidak hanya harus memiliki sikap yang tegas tetapi juga harus disertai sikap religius dan humanis.

“Menurut saya, tegas itu memang harus ada tetapi sikap religius dan humanis juga harus ditampakkan kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, Jazuli Abdillah juga meminta kepada Satpol PP untuk memaksimalkan anggaran yang menyentuh kepada masyarakat, serta susunan personil dan kepegawaian Satpol PP Provinsi Banten.

“Satpol PP ini jika di masyarakat dia kan setengahnya peran polisi, maka dari itu saya harap Satpol PP dapat memaksimalkan anggaran yang menyentuh kepada masyarakat, juga susunan personil dan kepegawaian Satpol PP Provinsi Banten, saya ingin mengetahui secara menyeluruh,” tuturnya.

Dalam penjelasannya, Agus Supriyadi mengatakan bahwa jumlah personil Satpol PP Provinsi Banten saat ini berjumlah 324 orang yang terdiri dari 243 Non PNS dan 81 PNS. Namun jumlah tersebut dinilai kurang untuk pengamanan di Provinsi Banten.

Dalam rapat, DPRD mengeluhkan bahan yang disajikan oleh Satpol PP kurang terperinci sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar DPRD dapat membantu mendorong kinerja Satpol PP Provinsi Banten.

DPRD Banten juga meminta kepada Satpol PP terkait penjelasan mekanisme pengusulan pengajuan anggaran untuk menunjang alat pemadam kebakaran.

Kemudian, terkait evaluasi kinerja Satpol PP hari ini, DPRD berharap Satpol PP selaku OPD mitra kerja Komisi I dapat menerima evaluasi dari Komisi I dan melakukan perbaikan kinerja ke depannya. (red/kb/rls)