Komisi II DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten untuk membahas RKUA dan PPAS dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Banten pada hari Selasa, (3/8/2021)

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten Nawawi Nurhadi, S.E didampingi oleh Ketua Komisi II H. Muhsinin, S.E., M.Si, H.Oong Syahroni dan Hadi Mawardi selaku anggota komisi II.

Dalam kesempatan itu, Kepala DKP Provinsi Banten Eli Susiyanti, S.H, M.H, M.M memaparkan mengenai perubahan jumlah pagu murni, refocusing dan RKUA-PPAS 2021 yang terdiri dari enam program diantaranya yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta program pengelokaan perikanan budidaya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Banten Hadi mawardi memberikan catatan agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten memberikan informasi lanjutan terkait program penunjang pemerintah daerah dengan kegiatan seperti apa dan bagaimana asumsi terhadap programnya sampai akhir tahun anggaran.

“Saya minta dibuatkan kegiatan rinciannya apa saja dan bagaimana asumsi terhadap program ini sampai akhir tahun anggaran karena saat ini sedang covid sehingga semua bisa mendapat anggaran sesuai dengan prioritas dinas terkait,” tuturnya.

Ditempat yang sama, H.Muhsinin, S.E. M.Si menyampaikan, bahwa dirinya berharap kedepan estimasi penyerapan anggaran harus lebih tajam serta anggaran untuk masyarakat terdampak covid menjadi prioritas.

“Kita kan kerja untuk rakyat jadi cobalah untuk masyarakat yang terdampak covid nanti dimasukan kedalam sekala prioritas” tutupnya. (rls/red)