Lenyapnya (Etika Politik) Pilkada Tangsel

Oleh: Mufti Azmi Milladi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa  Banten (HMB)

Etika Politik seolah dilenyapkan ketika sebuah pertarungan politik digelar.Tak hanya etika, nalar waras dan gagasan cerdas pun seolah hilang entah kemana perginya. Padahal etika dan nalar yang “waras” adalah cerminan bagi sebuah bangsa yang  beradab.

Dalam  sebuah  kontestasi politik etika dan nalar semestinya menjadi panglima. Faktanya, etika hanya menjadi “bumper” untuk saling menjatuhkan dan mencitrakan diri dari para kontestan. Ada yang meneriakkan korupsi, tapi sejak  dalam “pikirannya” korup. Ada yang berteriak “anti  dinasti” tapi pelan dan pasti “membangun dinasti” melalui pelibatan adik, kakak dan keluarga dalam tim sukses. Hasilnya, tentu saja dapat ditebak: rakyat makin muak pada politik yang serba dangkal sebagaimana terjadi  sekarang.

Membangun demokrasi sebagaimana yang kita lakukan saat ini semestinya diperkuat dengan etika politik yang sehat. Sebagai sebuah  cabang dari  filsafat, etika merupakan kumpulan norma moral yang di  dalamnya terdapat (bahkan memaksa) ketaatan untuk mentaatinya.

Bukan sebaliknya. Norma hanya menjadi “bungkus” pemanis guna pencitraan belaka. Utamanya dalam  kontestasi pilkada seperti saat ini.

Perang “pencitraan” melalui berita menjelek-jelekkan kandidat makin menguat ketimbang perang pada “prestasi dan kerja nyata”.  Inilah wajah demokrasi yang  menihilkan kewarasan di ruang publik termasuk di Tangsel.

Pilkada Kota Tangsel kini diikuti oleh tiga pasang kandidat. Kota yang saat  ini sedang giat membangun inipun tak  luput dari  virus “kedangkalan politik” para elit-elitnya.

Prilaku elit politik Tangsel sejalan dengan praktik  kebringasan serta  kerakusan guna mendapatkan kekuasaan sebagaimana tampil dan mengemuka saat  ini.

Padahal, kekuasaan yang pencapaiannya melalui jalur politik tak  seseram dan seburuk yang mereka lakukan (saling menjatuhkan dan tindakan premanisme).

Politik  adalah seni. begitu kata para pemikir. Ibarat  seni, politik  harusnya dilakukan secara  bermartabat dan beradab. Tidak menggunakan sentimen “pribadi” bahkan “kekanak-kanakan”. Menurut para filosof juga, politik adalah cara agar rakyat atau calon pemilihnya terpengaruh dengan gagasan yang dimiliki kandidat. Cara kandidat mempengaruhi inilah yang kemudian dapat ditafsirkan bermacam-macam  oleh para pengikut aliran pemikiran tersebut.

Dalam konteks Tangsel misalnya, kegaduhan politik  kian menjadi-jadi beberapa bulan kebelakang. Khususnya  ketika ketiga pasang calon resmi  menjadi  paslon (pasangan calon) Walikota dan Wakil Walikota Tangsel masa bakti 2016-2021.

Perang opini dan saling menjelek-jelekkan antar masing-masing kandidat pun terjadi.  Persoalan “pribadi” yang  sifatnya “private” pun menjadi bulan-bulanan yang terus dimainkan oleh rival kandidat . Targetnya  jelas agar  kepercayaan publik dan para pemilih bergeser pilihannya kepada kandidat  yang “membesarkan” isu  “private” tersebut.

Akhirnya, ruang publik dan ruang  private pun bercampur aduk menjadi  sebuah  opini publik. Masyarakat  yang mencerna itupun tak lagi jernih melihat mana urusan “pribadi” dan urusan “publik”.

Etika pun lenyap entah kemana. Tak ada pencerdasan politik sekaligus pencerahan dalam pengolahan informasi.

Imbasnya, rakyat Tangsel terancam memilih pemimpinnya dengan cara membeli “kucing dalam karung” bahkan tergoda dengan “pemimpin pencitraan” seperti  yang  sudah-sudah.

Rakyat Dikorbankan

Rakyat kini  muak dengan pemimpin yang mengambil keuntungan diatas kelemahan “lawan politik” khususnya urusan pribadi  seseorang.  Rakyat justru menagih kepada elit politik Tangsel untuk memberikan kecerdasan mana  yang “urusan publik” dan manapula yang  urusan “private, keluarga” dan sebagainya. Bukan malah mencampur adukkan kedua hal tersebut menjadi satu kesatuan yang menyesatkan.

Sayangnya, fakta dilapangan sudah menguat. Bahwa isu “private” kini menjadi “jualan politik” kepada calon konstituennya. Pendidikan politik yang identik dengan “pencerahan” berbalik menjadi  “pembodohan” yang dilakukan kandidat  tertentu kepada  warga  Tangsel.

Inilah tugas penting bagi  pegiat demokrasi khususnya  di Kota Tangsel ini. Memperkeruh suasana dengan banjir informasi yang menyesatkan hanya akan menumpulkan kesadaran demokratis rakyat Tangsel.

Karena itu, upaya  para kandidat  yang mengusung “kejelekkan” kandidat  utamanya dalam konteks  “private” merupakan kesalahan fatal  yang berimbas  pada kandidat  itu sendiri. Etika yang  ditabrak sekaligus “dikangkangi” saat pilkada menjadi ukuran kepemimpinan  kandidat tersebut.

Bagaimana mereka dapat menjadi pemimpin yang “baik” jika cara yang digunakan penuh “dosa dan cara-cara kotor alias barbarian”?

Lagipula, berita negatif tak selamanya berbuah negatif. Bukankah semakin dijelek-jelekkan manusia itu akan menjadi pusat perhatian. Bukankah semakin kontroversial seseorang semakin banyak  yang  ingin menjadi sahabat dan temannya? inilah hukum dalam konteks komunikasi massa sebagaimana  tertuang pada buku-buku perkuliahan.

Dalam konteks etika politik itulah kami menghimbau  agar pilkada Tangsel (seharusnya) tak mesti  gaduh dengan urusan private  yang dialamatkan kepada  kandidat  tertentu. Persoalan utama yang seharusnya  dan hingga kini masih menjadi pertanyaan mendasar bagi  para kandidat tersebut adalah “gagasan dan ide” apa  yang diberikan jika mereka diamanahkan untuk memimpin kota yang berpenduduk 1 juta lebih manusia ini?

Selain gagasan yang mereka milki,  pertanyaan selanjutnya dan paling penting bagi warga Tangsel ialah; sudah berbuat  apakah para  kandidat  tersebut bagi  Warganya?

Saatnya ruang publik diisi dengan perdebatan yang cerdas dan mencerahkan. Sudah  saatnya  rakyat  diberikan pemahaman terkait  program dan kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diberikan para kandidat bagi warga Tangsel saat mereka memimpin.

Bukan sebaliknya sebagaimana yang kita lihat dan cermati beberapa waktu belakangan ini. Para  kandidat saling  sibuk menghabiskan energi “memblow up” urusan “private” yang sesungguhnya bertujuan untuk mencari  simpatik  rakyat Tangsel.

Meskipun disadari bukanlah simpatik  yang didapat malah kebalikkanya,  rakyat makin hari  semakin simpatik dan meyakini pada pihak yang diserang (dizholimi) dan menjadi antipati dengan  pemimpin yang “mengambil keuntungan (pragmatisme) politik” khususnya mereka yang mengangkat isu “private” seseorang  dalam ajang pilkada  Tangsel kali ini.

Siapakah mereka? mari kita cermati pada 1 atau 2 bulan kedepan.