Perjalanan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sejak 2020 sudah mencapai 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat perkembangan kualitas penanganan di berbagai daerah, apakah berubah ke arah yang lebih baik atau kurang baik.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan data penanganan selama 11 bulan ke belakang. Dan provinsi-provinsi dari Pulau Jawa – Bali memiliki kontribusi terbesar terhadap kasus nasional. Hal itu disampaikan saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (4/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Provinsi di pulau Jawa dan Bali, secara konsisten memberikan kontribusi yang tinggi dalam jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali, selalu berada di sepuluh besar setiap bulan, kecuali bulan Oktober 2020 dimana hanya 4 provinsi masuk 10 besar,” papar Wiku.
Dari Pulau Jawa dan Bali, terdapat beberapa provinsi yang konsisten menduduki 4 besar penambahan kasus tertinggi bulanan dalam kurun tahun 2020 dan 2021. Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keempat provinsi ini konsisten menduduki 4 besar terlihat pada bulan April, September, Oktober, November, Desember di tahun 2020, serta Januari dan Februari 2021.
Keempat provinsi tersebut bersama provinsi lain yang masuk 10 besar, menyumbangkan lebih dari 90 persen kasus nasional pada masa awal pandemi. Meski demikian dengan upaya daerah meningkatkan kualitas penanganan, menunjukkan trennya terus menurun hingga terlihat pada bulan Februari 2021 menjadi 80 persen. Dan kontribusi 10 besar provinsi menjadi tidak setinggi masa awal pandemi.
Secara karakteristik daerahnya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah dengan kota-kota besar dengan populasi lebih padat dibandingkan provinsi di pulau lainnya. Sehingga potensi penularan lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat.
Dan hal ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali tingkat kabupaten/kota yang dimulai sejak awal Januari 2021 dilanjutkan PPKM mikro tingkat desa dan kelurahan. Dan kebijakan ini dirasa menjadi salah satu langkah yang tepat memperbaiki kondisi akibat pandemi ini.
“Tentunya pelaksanaan PPKM mikro yang dikoordinasikan oleh Posko di desa dan kelurahan, harus ditingkatkan kualitasnya dengan koordinasi yang baik antara seluruh perangkat daerah, dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat dan tentunya peran serta masyarakat agar jumlah kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali yang sudah banyak ini tidak semakin bertambah,” pungkas Wiku. (rls/fid)
Pemerintahan6 hari agoPenataan Kabel Udara di Tangsel Terus Berlanjut, Jalan WR Supratman dan Merpati Raya Kini Lebih Rapi
Serba-Serbi3 minggu agoPerda Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023: Di Wilayah yang Sudah Terpasang Jaringan, Kewajiban Menggunakan Layanan PAM Mulai Berlaku
Sport3 minggu agoJadwal Bola Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
Bisnis4 minggu agoMengenal Lebih Jauh Perseroda PITS: PAM Kota Tangsel
Hukum3 minggu agoIPW Sebut Kortastipidkor Polri Sedang Bongkar Kejahatan Besar, Diduga Libatkan Mafia Perkara
Otomotif6 hari ago6 Mobil yang Wajib Dilihat di GIIAS 2026, ICAR V23 Jadi Pilihan Mobil Listrik Keren untuk Perkotaan
Jabodetabek4 minggu agoSama-sama Raih Warta Kota Awards, PAM Tangsel dan PAM Depok Berangkat dari Fondasi Berbeda
Tokoh3 minggu agoDirum Perseroda PITS: Agus Supadmo, Aktivis yang Memilih Pulang dan Bekerja untuk Kotanya














