Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamaan (Menko Polhukam) Wiranto mengemukakan, partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada Rabu (17/4) kemarin telah mencapai 80,90 persen, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 sebesar 77,5%.

“Hal ini menunjukkan bahwa siapapun Presiden yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi,” kata Wiranto kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi pasca penyelenggaraan Pemilu, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4) siang.

Menko Polhukam menilai, tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2019 telah berjalan aman, tertib, dan lancar serta damai. Kondisi ini menurutya tidak terlepas dari peran serta semua pemangku kepentingan, yaitu Peserta Pemilu, Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, dan Aparat Keamanan (TNI/Polri) serta seluruh masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, disampaikan apresiasi dan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga kondisi ini dapat berlanjut sampai tahapan akhir Pemilu Serentak Tahun 2019 selesai,” ujar Wiranto.

Hadapi Kemungkinan

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh segenap unsur pimpinan TNI dan Polri serta pimpinan institusi penegak hukum nasional untuk membahas situasi nasional pasca Pemilu Serentak Tahun 2019 itu, Menko Polhukam Wiranto mengemukakan, bahwa TNI dan Polri merupakan institusi negara yang dalam hal Pemilu ditempatkan pada posisi netral, tidak masuk dalam kontestasi Pemilu dan tidak berpihak kepada siapapun.

Sebagai alat negara, menurut Menko Polhukam, TNI dan Polri yang telah disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, tetap bersatu padu menghadapi kemungkinan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.

Menko Polhukam Wiranto menghimbau semua pihak untuk menghargai ajakan para Calon Presiden dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara perdamaian. serta melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghormati proses finalisasi hasil Pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU.

Ia juga mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU.

“TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa dan negara,” tegas Wiranto.

Tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo SH, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.