Infrastruktur merupakan salah satu fondasi bagi bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan menyambungkan infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri dan pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019.
“Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini ke kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah,” kata Presiden.
Kepala Negara memberi contoh, jalan tol yang telah dibangun bisa disambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. Menurutnya, penyambungan infrastruktur tersebut akan menjadi tugas dari pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Tugas bapak ibu dan saudara-saudara semuanya adalah menyambungkan itu. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi kepada Menteri PU. Berkonsultasi. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, semuanya berbondong-bondong konsultasi,” ungkapnya.
Selain jalan tol, Presiden juga ingin agar bandara yang telah, sedang, atau akan dibangun juga disambukan dengan kawasan-kawasan wisata. Secara khusus Presiden menyebut pembangunan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Manado.
“Kita memang baru konsentrasi ke lima ini dulu, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado. Setelah ini selesai, tugasnya Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran, kemudian melanjutkan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk membangun lima yang berikutnya: Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai. Jadi fokus kita ini jelas,” paparnya.
Tak hanya bandara, Presiden juga ingin agar pelabuhan-pelabuhan bisa terkoneksi dengan kawasan-kawasan produksi, perkebunan, pertanian, hingga sentra-sentra industri kecil. Ia tidak ingin pelabuhan yang sudah jadi justru tidak didukung dengan jalan akses menuju pelabuhan tersebut.
“Ada juga pembangunan pelabuhan di sebuah provinsi, ini di Kalimantan, tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhan itu?” tegasnya.
Untuk membangun infrastruktur tersebut, Presiden meminta agar swasta diberikan kesempatan untuk turut membangun agar mengurangi beban pemerintah. Jika swasta tidak mau, misal karena alasan internal rate of return yang rendah, barulah BUMN yang mengerjakan.
“Kalau BUMN juga angkat tangan, baru pemerintah lah yang ketiga masuk supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita. Inilah proses-proses yang kita semuanya harus tahu,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta pemerintah daerah turut mendukung hal tersebut dengan mempermudah pemberian izin bagi swasta yang ingin turut membangun infrastruktur. Apalagi jika pembangunan tersebut berupa industri yang berorientasi ekspor, Presiden meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi yang selebar-lebarnya.
“Apalagi pembangunan industri, apalagi industrinya berorientasi ekspor, sudah bolak-balik saya sampaikan, tutup mata tanda tangan menit itu juga kalau ada yang minta. Karena selain membuka lapangan kerja, juga akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita, defisit neraca perdagangan kita,” jelasnya.
