Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mendatang. Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti.

“Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan (dan) keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” ujar Presiden usai sidak simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11) pagi.

Vaksin yang akan dipakai dalam program vaksinasi, tegas Presiden, adalah vaksin yang ada dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Ini wajib, harus masuk ke list-nya WHO. Kemudian yang kedua, juga kemanfaatan dari vaksin itu harus maksimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan, setelah vaksin tersebut masuk ke Indonesia masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk memastikan vaksin aman untuk disuntikkan kepada masyarakat. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga pengawas juga akan terlebih dahulu melakukan uji dan verifikasi standar untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.

“Masih ada tahapan lagi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), karena kita memerlukan emergency use authorization (EUA) dari sana. Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita melakukan vaksinasi,” ungkapnya.

Sejumlah tahapan tersebut, imbuhnya, memerlukan waktu sehingga vaksinasi diperkiraan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun mendatang. “Kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun, akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,” imbuhnya.

Ditambahkan Presiden, distribusikan vaksin COVID-19 bukan hal yang mudah karena setiap vaksin memerlukan penanganan yang berbeda. “Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan juga model distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak,” ujarnya.

Terkait prioritas penerima vaksinasi, Presiden menyampaikan bahwa yang akan divaksin pertama kali adalah tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga medis. “Itu yang diberikan prioritas ditambah TNI-Polri, kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan kesiapannya untuk menjadi yang terdepan dalam keikutsertaan vaksinasi COVID-19 apabila memang dibutuhkan. “Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan, ya saya siap,” tegasnya. (red)