Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, banyak industri yang sebenarnya lowongan banyak tapi pelamarnya atau yang bekerja akhirnya sedikit, tidak sesuai dengan lowongan.

“Kenapa? Karena mismatch. Mismatch-nya bukan mismatch bidang tapi mismatch keahlian,” kata Bambang menjawab wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pendidikan, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/5) sore.

Jadi, lanjut Bambang, Presiden minta untuk BLK (Balai Latihan Kerja), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), sampai Politeknik dipastikan benar tingkat keahlian dari kelulusannya atau keterampilan dari lulusannya itu sesuai dengan permintaan pasar kerja.

“Jadi artinya kita tidak boleh jalan sendiri dari sisi supply tapi melihat dari sisi demand. Jadi di Ratas berikutnya, nanti akan fokus di sisi demand-nya tadi,” terang Bambang.

Saat ditanya wartawan apakah itu berarti akan ada evaluasi di SMK, BLK, dan Politeknik, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengatakan, Mendikbud, Menristekdikti, Menteri Tenaga Kerja diminta untuk melihat seperti apa.

Menurut Bambang, mereka tadi sudah memaparkan, ada SMK yang tidak berkualitas, segala macam. Persoalannya sekarang kan kita tidak bisa mulai dari nol. Jadi, kita harus memanfaatkan yang ada.

“Nah yang ada ini, bukan masalah jumlah, rasio guru, segala macam, tapi masalah kecocokan dari keahlian dan keterampilan kelulusan dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Jadi, sisi supply harus mendengar sisi demand-nya,” ujar Bambang.

Diakui Menteri PPN/Kepala Bappenas, jika di SMK juga sudah ada cluster– cluster seperti pariwisata, industri, maritim, dan segala macam. Tapi ia menekankan, mungkin bidangnya sudah sesuai, tapi kan masalah keahliannya belum.

Menteri PPN/Kepala Bappenas enggan menjawab pertanyaan seberapa buruk SMK kita. Ia mengingatkan fakta bahwa ada lowongan, yang lamar lebih kecil, yang kerja apa lagi. “Itu menunjukkan tingkat keahliannya belum cocok. Mungkin bidangnya sudah tapi keahlian kan nggak, harus diupayakan,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Bambang, perlu perbaikan kualitas di sektor pendidikan, termasuk kualitas di perbaikan gurunya. (sk)