Soal Adanya Penolakan Rapid Test, Begini Penjelasan Wagub Banten Andika Hazrumy

By on Senin, 22 Juni 2020

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, untuk menangkal isu penolakan pemeriksaan rapid tes perlu dilakukan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh gugus tugas dari tingkat pusat sampai daerah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan masyarakat.

“Pemprov Banten sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh stake holder di masyarakat melakukan pendekatan personal kepada masyarakat menyikapi adanya penolakan rapid test ini,” kata Wagub dalam diskusi via video conference yang diselenggarakan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah Pusat di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (19/6/2020) lalu.

Diskusi yang dipandu oleh artis sekaligus praktisi kesehatan dr. Lula Kamal tersebut menghadirkan Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S, MA.RS, MH. dan Ketua Tim Pakar Gugasnas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito.

Menurut Wagub, penolakan masyarakat khususnya di Banten terhadap rapid test cenderung disebabkan karena faktor psikologis yaitu kehawatiran bila positif akan langsung di isolasi atau dikarantina dan dipisahkan dari keluarganya.

“Atas persoalan tersebut, kami selaku Pemerintah telah melakukan upaya pendekatan secara personal dengan memberikan pemahaman kepada mereka melalui alim ulama, tokoh masyarakat dan pesantren bahwa rapid test ini dilakukan untuk keselamatan bersama dalam upaya deteksi dini penyebaran virus corona,” jelasnya

Wagub juga menjelaskan bahwa adapula kekhawatiran masyarakat mengenai rapid test yang harus mengeluarkan biaya dari masyarakat. Atas hal itu, Wagub juga telah menjelaskan dan menegaskan kepada masyarakat bahwa rapid test telah disediakan pemerintah secara gratis untuk masyarakat.

“Himbauan kami selaku pemerintah kepada  masyarakat khususnya masyarakat Banten ini, agar dalam melakukan aktivitas apapun di luar rumah tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19, dan saya harapkan juga dari pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada pemikiran harus bayar karena ini kan gratis disediakan untuk masyarakat,” ujarnya

Dijelaskan Wagub, dalam menjalankan rapid test Pemprov Banten berpedoman kepada apa yang dinamakan positif rate yang merupakan salah satu indikator pelonggaran sosial dengan target kurang dari 5 persen jumlah penduduk. Untuk mencapai target tersebut harus memperbanyak jumlah orang yang diperiksa PCR. Diakuinya, target sampel PCR berdasarkan BAPPENAS adalah 3.500/1 juta penduduk.

“Jumlah penduduk Provinsi Banten sendiri adalah 12 juta. Artinya sampel yang harus diperiksa sebanyak 42.000 orang. Saat ini Sampel yang dikirim baru 30 % dari target,” paparnya.

Ketua Tim Pakar Gugusnas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, rapid-test sendiri bukan hal yang harus ditakuti oleh masyarakat, tes ini dilakukan dilakukan sebagai screening untuk mengetahui kasus negatif dan positif. “Rapid-test sendiri memiliki alur yang jelas dan memiliki protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik,”ujarnya

Sementara, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono menambahkan, keadaan di RSPAD sudah mulai lengang, karena mulai berkurangnya pasien yang dirawat terkait dengan Covid-19. Terakhir, board menunjukan 40% hunian tempat tidur terpakai oleh pasien terkait Covid-19. Hal ini menunjukkan terjadi proses penurunan dari kapasitas 100%, terutama yang memiliki kondisi berat.

“Adapun contoh dari Rapid-test yang dilakukan, dari 110.000 Rapid-test yang dilakukan terdapat 22 yang reaktif. Dari 22 yang reaktif dilakukan PCR dan menghasilkan 3 positif Covid-19 hal ini menunjukkan 0,3 % kemungkinan positif dari Rapid-test.Rapid Test yang dilakukan sangat penting untuk melindungi masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi Covid-19,”tuturnya. (rls/fid)


Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Terimakasih