Sukses Selenggarakan Pelaksanaan Haji Terbesar, Kemenag Catat Sejarah Pembaharuan!

Pada tahun 2024, kuota jamaah haji Indonesia mencatatkan angka terbesar sepanjang sejarah, yakni sebesar 241.000 orang. Karena Indonesia berhasil mendapatkan kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah, yang terdiri dari 10.000 kuota untuk jamaah haji reguler dan 10.000 untuk jamaah haji khusus. Keberhasilan ini sejatinya menjadi motivasi untuk melakukan inovasi dalam meraih keberhasilan selama proses pemberangkatan, pelaksanaan, hingga kepulangan dan penyelesaian segala tahapan Haji tahun 2024. Dari data faktual dan objektif secara keseluruhan tantangan penyelenggaraan haji dengan kuota terbesar sepanjang sejarah ini berhasil dieksekusi Kemenag dengan baik.

Keberhasilan Kemenag dibawah pimpinan Menteri Agama, K.H Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), mendapatkan kuota tambahan untuk jamaah haji reguler dan khusus harus diapresiasi bentuk keberhasilan diplomasi. Terlebih kuota tersebut melalui jalur legal, bukan dengan haji non visa, sehingga lebih baik secara prosedur hukum, kepastian dan jaminan kenyamanan dalam beribadah yang dirasakan oleh jamaah, karena bisa dikontrol oleh Kemenag melalui koordinasi, sinergi, dan pembentukan panitia petugas haji yang turut serta dipersiapkan dengan sebaik mungkin membantu jamaah haji.

Pengurus Besar Harian Syuriyah Nahdlatul Ulama juga menegaskan syarat utama dari ibadah haji adalah istitha’ah (memiliki kemampuan) dalam berbagai aspeknya, mulai mampu secara materi untuk biaya haji dan biaya keluarga yang ditinggalkan, mampu fisik dengan kesehatan yang baik untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji hingga mampu untuk menghadirkan rasa aman selama berada di Tanah Suci. Secara umum, kemampuan fisik (badan), bekal dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam istitha’ah seseorang dalam ibadah haji maupun umrah. Ketiga syarat istitha’ah ini telah diatur dengan baik oleh otoritas lembaga pelaksana ibadah haji, baik pemerintah atau negara yang memberangkatkan jemaah haji maupun pemerintah yang menjadi penguasa wilayah sebagai lokus pelaksanaan ibadah haji (Kerajaan Arab Saudi). Dalam hal ini Kemenag sebagai otoritas pemerintah yang berwenang telah berusaha memfasilitasi dengan sangat baik.

Disamping keberhasian penambahan kuota haji secara legal, ini berdampak positif juga pada segi pengembangan ekosistem potensi ekonomi Indonesia. Pertama, pada pelaksanaan haji 2024 tercatat ada penambahan ekspor bumbu nusantara. Sebelumnya, baru ada 16 ton bumbu nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan katering jemaah haji Indonesia. Pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan, yakni ada 70 ton bumbu nusantara yang diekspor ke Saudi. Tentunya potensi ke depan akan terbuka lebar, karena menurut perhitungan kebutuhannya bisa terus bertambah mencapai 300 ton.

Kedua, terjadinya peningkatan pengiriman daging untuk petugas dan jemaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini, PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing untuk petugas dan jemaah haji. Ketiga, Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jemaah haji Indonesia. Makanan ini didatangkan dari Indonesia, total ada sekitar 1,7 juta box dan berhasil diistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna (sulut.kemenag.go.id). Ini perlu dilakukan untuk menambah efektivitas pendistribusian di tengah bertambah besarnya kuantitas jamaah haji Indonesia. Tentunya dengan catatan pemerintah juga terus mengupayakan standarisasi dan kualitas makanannya.

Bahkan produk bahan makanan asal Indonesia jadi pemasok utama perusahaan katering untuk kebutuhan haji di Madinah dan Madinah, Arab Saudi. Hal ini terungkap saat Tim Ekonomi dan Perdagangan Konsulat Jenderal RI di Jeddah melakukan kunjungan ke sepuluh dapur perusahaan katering untuk jemaah haji di Mekah dan Madinah, Arab Saudi pada periode pekan ketiga Mei hingga pekan kedua Juni 2024. Dapur perusahaan katering yang dikunjungi tersebut antara lain Alahmadi Catering, Buraq Al Misk Catering, United Partner Catering, Makram Catering, Doyof Almashaer, dan Bin Martha Catering (kemendag.go.id). Kebutuhan ini tentu semakin meningkat seiring dengan bertambah banyaknya jamaah haji Indonesia. Maka, dalam hal ini tentunya jika ada kekurangan bahan makanan yang belum berhasil didatangkan langsung oleh Indonesia, bukan menjadi kegagalan dari Kemenag semata, tetapi menjadi tantangan yang harus diatasi bersama dengan seluruh stakeholders terkait mengingat potensinya yang sangat besar.

Indikator lain yang dapat dilihat sebagai gambaran kesuksesan penyelenggaraan haji 2024 dari keseluruhan tahapan, mulai dari pembekalan dan pemberangkatan jamaah, pelaksanaan puncak ibadah haji, diantaranya: Adanya Mitigasi Muzdalifah sebagai terobosan penting yang dimaksudkan agar penumpukan masif, seperti yang terjadi di tahun lalu, tidak terulang di tahun 2024. Skema murur yang dijalankan dalam pelaksanaan puncak haji berfungsi ganda, yaitu dapat menjaga kesehatan jamaah, terutama kelompok dengan risiko tinggi. Kedua, menghindari penumpukan dan meminimalkan risiko kepadatan.

Kemudian kemenag juga melakukan terobosan dengan menyiapkan 100 bus cadangan untuk memudahkan jamaah pada puncak haji (Armuzna) yang ternyata terbukti memperlancar arus mobilisasi, sehingga pergerakan jamaah menjadi terkontrol. Keberadaan smart card yang bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi sebagai upaya sistematis penertiban jamaah juga berjalan dengan baik.

Dari potret keberhasilan pelaksanaan haji tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenag ini, tentu memang bukan berarti tanpa kekurangan. Dilansir dari detik.com bahkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan terbuka dengan kritik terkait penyelenggaraan ibadah haji. Yaqut menyebutkan kritik adalah vitamin untuk perbaikan layanan haji di masa mendatang.”Kita sangat terbuka dengan kritik. Karena kami meyakini kritik itu adalah vitamin buat kami, vitamin untuk terus memberikan perbaikan terhadap layanan kepada umat,” kata Menag Yaqut kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).

Karenanya, melihat dari segala realitas faktual di lapangan, dan data objektif, secara keseluruhan publik mengakui pelaksanaan haji 2024 ini berjalan sukses dengan semangat pembaharuan kepada sistem yang lebih baik. Kita tidak boleh bias dalam menilai. Kritik yang membangun sebagaimana kata Gusmen harus menjadi motivasi bagi Kemenag sebagai otoritas penyelenggara haji agar menjadi evaluasi dan terus melakukan inovasi untuk perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun mendatang.

Sari Fitri, M.E (Dosen Manajemen Bisnis Syariah STAIN Mandailing Natal)