Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi respon positif terhadap gagasan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin.

Setujunya pemerintah terkait digelarnya Dialog Nasional untuk mencapai rujuk nasional, terlihat usai Presiden Jokowi bertemu khusus dengan KH Ma’ruf Amin, Rabu (30/11/2016), di Istana Negara. Presiden meminta penjelasan tentang konsep rujuk nasional.

Dalam pertemuan itu, KH Ma’ruf Amin memberikan masukan kepada Presiden, agar rujuk nasional yang ingin dicapai dalam dialog nasional, artinya kembali kepada konsesus kebangsaan yang dibangun para founding fathers.

Rujuk nasional dimaksudkan untuk menghilangkan rasa saling curiga. Lebih dari itu, di dalam masyarakat Indonesia khususnya, diperlukan kehidupan yang harmonis antar-seluruh warga negara. Baik dalam konteks kehidupan sosial maupun politik.

“Semua ini akan terwujud jika seluruh warga negara menyadari perlunya toleransi – tasamuh akan keragaman masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial maupun politik,” ujar KH Ma’ruf Amin, Jumat (2/12/2016).

“Tanpa adanya rasa toleransi semua pihak, hidup yang rukun sulit rasanya terwujud,” Ma’ruf Amin menambahkan.

Sebaliknya, lanjut dia, yang terjadi adalah konflik antar-kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh setiap orang. Inilah yang mendasari perlu adanya suatu rujuk nasional, melalui dialog tadi.

Ma’ruf Amin menambahkan masyarakat Indonesia, adalah masyarakat yang religius. Yang menurutnya kini tengah membangun demokrasi yang beradab, terwujudnya akhlak –etika moral yang kuat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat perlu.

“Kesadaran beragama harus dibarengi dengan menguatnya etika- moral bangsa. Sehingga perlu adanya gerakan moral yang terintegrasi. Salah satunya rujuk nasional tadi,” tegasnya.

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak disangka ikut hadir dalam Salat Jumat dan zikir bersama dalam aksi Bela Islam 212. Kedatangan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah merespon positif gagasan rujuk nasional.

“Hadirnya Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla itu sebagai sinyal atau pertanda pemerintah menyetujui gagasan rujuk nasional Kyai Ma’ruf Amin,” tandas Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi.

Menurut dia, integrasi nasional yang kokoh menjadi syarat terwujudnya stabilitas nasional. Jika pada kenyataannya masih terjadi tindakan yang dianggap menganggu konsesus kebangsaan – integrasi nasional, harus disikapi dengan cara-cara bijaksana. (sm/fid)