Pemkot Tangsel, DPRD, dan Para Ahli Diminta Saling Bersinergi

Kemajuan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam perjalanannya sebagai daerah pemekaran yang masih muda, patut diapresiasi. Namun masih banyak hal yang harus diperbaiki dengan cara mensinergikan berbagai pihak mulai dari pemerintah kota, dewan, dan para ahli berbagai bidang. Masyarakat juga dituntut semakin kritis melihat proses pembangunan agar berjalan sesuai jalur yang benar dan transparan. Demikian benang merah dalam Diskusi Publik Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tangsel dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tuntas, di Hotel Pranaya, BSD City, Serpong, Rabu, (20/05/2015).

Dalam acara yang juga memperkenalkan LSM Tuntas serta lembaga advokasi dan bantuan hukum tersebut, hadir Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany membuka acara, Pakar Hukum Tata Negara, Dr Margarito Kamis sebagai keynote speaker (pembicara kunci) dan Ketua LBH Tangsel Gousta Feriza. Diskusi menghadirkan pembicara Sirojudin Abbas, Ph.D (Ahli Kebijakan Publik), Dudung E. Diredja (Sekda Tangsel) dan Syihabuddin Hasyim, anggota DPRD Kota Tangsel.

Anggota DPRD Kota Tangsel Syihabuddin Hasyim meyambut hangat lahirnya LBH dan LSM baru yang peduli pada masalah-masalah di Tangsel. Dia berharap, masyarakat melalui LBH dan LSM berkontribusi secara kritis dalam pengembangan Tangsel, termasuk mengawal kerja Dewan, di samping menkritisi program dan proses pembangunan secara keseluruhan.

Sementara Sekda Tangsel, Dudung E. Diredja memaparkan kemajuan Tangsel sejak pembentukannya, dan banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk masa depan Tangsel.

Pernyataan menarik keluar dari pembicara utama, yaitu peneliti SMRC, Sirojudin Abbas. Menurut peraih gelar PhD dalam bidang Kebijakan Sosial dan Pembangunan dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat itu, pemerintah dan DPRD Tangsel harus lebih memperhatikan pembangunan Tangsel sebagai kota yang terkonsep. Banyak ahli di Tangsel yang bisa diajak kerjasama untuk memikirkan tata kota yang baik, ramah dan manusiawi.

‘’Ilustrasi saya sederhana saja. Anak saya yang hobi baca, cari perpustakaan sampai pusing kepala. Yang suka main sepedaan, kecewa karena trotoar diisi pot besar. Di berbagai sudut, tumbuh komplek-komplek perumahan yang makin giat membuat pagar-pagar tinggi, memisahkan diri dari penduduk lain,’’ tutur Abbas.

Abbas menekankan, pembangunan perumahan di berbagai tempat yang membuat penduduknya eksklusif, merupakan ancaman serius di masa depan. ‘’Ingat, apartheid di Afrika Selatan, dimulai dengan pagar yang memisahkan kulit hitam dan kulit putih. Persoalan perumahan berpagar dan membuat penghuninya cenderung curiga pada penduduk kampung sebelahnya, itu bukan hanya dikomotis. Tapi berpotensi menimbulkan konflik, dan jelas, merendahkan harga diri serta kemanusiaan warga lainnya yang tidak beradi di komplek,’’ tuturnya.

Keprihatinan ini juga dikuatkan Ketua DPRD Tangsel Tb. Bayu Murdani. Menurut Bayu, masalah ini memang akut dan harus segera diatasi dengan kerjasama berbagai pihak. ‘’Coba bayangkan, tanah di dalam komplek harganya Rp 25 juta, sementara di sebelah pagarnya, tanah kampung, hanya Rp 3 juta. Itu bagaimana?’’ kata Bayu. (*/kt)