DPRD Banten Minta Wilayah Perikanan Ditunjang Sarana Pariwisata

Komisi II DPRD Provinsi Banten melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Banten pada Rabu, (21/09/2021).

Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi II H. Muhsinin, SE., M.Si dan sekretaris Komisi II yakni Nawawi Nurhadi, SE dan anggota Komisi II lainnya. Turut hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susiyanti, SH,MH,MM beserta jajaran.

Pada rapat ini membahas mengenai Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten serta membahas mengenai program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran berikutnya.

Anggota Komisi II DPRD Banten H. Oong Syahroni dalam rapat memberikan masukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten terkait potensi-potensi yang dapat dikembangkan di beberapa wilayah perikanan yang strategis.

“Dilihat dari perkembangannya, ada baiknya tempat-tempat perikanan ini ditunjang juga dengan sarana wisatanya agar masyarakat bisa lebih tertarik lagi karena tidak hanya bisa melihat ikan tetapi juga bisa berwisata kuliner,” ucapnya.

Lebih jelas, anggota Komisi II Hj. Nurul Wasiah, A.Md.,Keb juga mengatakan bahwa dalam masalah kondisi tempat di pelelangan perikanan, beliau meminta agar disusun program untuk mengatur tempat perikanan dalam rangka mengembangkan potensi wisata di wilayah pesisir.

“Masalah tempat itu betul-betul tidak layak menurut saya, saya berharap di tahun berikutnya akan ada program-program untuk perbaikan tempat karena ini juga merupakan potensi untuk PAD jangan sampai karena tidak ada tindakan dari kita para pengusaha itu lari ke swasta,” ujarnya.

Hj. Nurul Wasiah juga berharap pada setiap tempat-tempat wisata atau pelelangan di pesisir dapat ditunjang dengan sentra pengolahan ikan.

“Saya berharap di tempat-tempat wisata juga ada sentra pengolahan ikan hasil masyarakat pesisir sebagai oleh-oleh khas daerah tersebut,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II Nawawi Nurhadi, SE berharap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dapat menjadikan masukan-masukan dalam rapat koordinasi sebagai bahan untuk menyusun program di tahun depan.

“Saya berharap dalam rapat koordinasi ini, teman-teman OPD dapat mencermati dan mengamati tidak hanya mendengarkan cerita dan membahas point-point anggaran yang akan direncanakan saja tetapi juga kita bahas bersama karena DPRD mempunyai fungsi budgeting dan controling,” ujarnya.

Adapun hasil dari rapat koordinasi ini kemudian akan dibahas kembali dalam rapat Badan Anggaran DPRD Banten.