Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Banten dan Wawasan Kebangsaan di Plaza Aspirasi KP3B Provinsi Banten pada Selasa (17/11/2021).

Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Banten dan Wawasan Kebangsaan kali ini bertemakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Turut hadir pula narasumber dalam kegiatan ini yakni Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Banten Hj. Dede Siti Eka, SH., M.Si, Dosen Pendidikan Khusus FKIP UNTIRTA Toni Yudha Pratama, M.Pd, dan Ketua Umum Komunitas Area Disabilitas (Koreda) Provinsi Banten Mochammad Ridwan.

Sosialisasi Perda ini dihadiri oleh Komunitas Area Disabilitas, Komunitas Penyandang Disabilitas Indonesia, Komunitas Penyandang Tuna Rungu, Persatuan Tuna Netra Indonesia, dan Himpunan Pendidikan Khusus UNTIRTA.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi perda kali ini bersama komunitas penyandang disabilitas merupakan yang pertama untuknya.

“Ini adalah kegiatan pertama saya dengan kawan-kawan disabilitas Provinsi Banten, oleh karena itu dengan hadirnya kegiatan sosialisasi Perda dari DPRD ini, saya meminta agar difasilitasi untuk bertemu dengan kawan-kawan,” ujarnya.

Dalam sosialisasi perda ini, terdapat beberapa fokus utama yang disampaikan mengenai perlindungan penyandang disabilitas meliputi kebijakan dan strategis; perlindungan hak disabilitas; koordinasi dan integrasi; kerjasama dan partisipasi masyarakat; pembinaan dan pengawasan serta pelaporan; dan pembiayaan.

Adapun mengenai hak-hak penyandang disabilitas diantaranya yaitu hak pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kewirausahaan, keolahragaan, pariwisata, sosial, pekerjaan umum dan perumahan serta permukiman.

Menyikapi kegiatan hari ini, Andra Soni berharap perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dapat diterapkan lebih baik dan mereka dapat berkontribusi dalam membangun Banten yang lebih baik.

“Melalui kegiatan ini saya berharap saya mendapat pencerahan dalam diskusi ini dan semoga ke depannya kawan-kawan juga mendapat perlindungan hak yang lebih baik serta ikut berkontribusi dalam membangun masa depan Provinsi Banten,” ujarnya. (rls/red)