Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendampingi seorang warga untuk melakukan klarifikasi soal dugaan pungutan liar (Pungli) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSn) 1 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (17/7/2017).
Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq menerangkan, bahwa sekolah harus mempermudah akses warga miskin untuk memperoleh pendidikan, bila perlu tanpa pungutan.
“Kedatangan kami memang ingin melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Karena setau saya registrasi keuangan itu tidak dibenarkan, itu sebabnya kami datang ke MTSN Pamulang untuk mempertanyakan itu, jangan sampai ada pungli di sekolah-sekolah, dan memastikan akses warga miskin mudah masuk sekolah, jangan sampai warga miskin mengeluh. Pelapor ini belum mendapat KIP, jadi jangan sampai terbebani oleh biaya dalam pendidikan,” ujar Nailul dalam keterangannya kepada kabartangsel.com.
Nailul mengatakan, selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017, JPPI menerima sejumlah aduan atau temuan berbagai macam persoalan terkait PPDB melalui portal www.laporpendidikan.com, selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017.
“Kami meminta untuk komite sekolah lebih transparans terhadap pihak sekolah, kasus di MTSN ini saya rasa tidak transparan. Ketika kami minta data rincian, pihak sekolah malah tak tahu menahu karena itu ada di komite,” jelasnya.
Nailul juga menambahkan, jangan sampai ada warga atau wali murid bertanya ke pihak sekolah dilempar ke komite.
“Ini sekolah bukan milik komite, pihak sekolah atau penyelenggara PPBD juga harus tau soal rincian pembiayaan pendidikan,” pungkas Nailul.
Sementara itu, Slamet Santoso (33) warga Kelurahan Bambu Apus yang meminta JPPI untuk mendampinginya menyambangi MTSn 1 Kota Tangsel mengaku bahwa ada dana sebesar Rp. 3.165.000 yang dibebankan kepada kerabatnya yang tidak mampu sebagai salah satu persyaratan untuk biaya daftar ulang.
“Saya datang didampingi langsung oleh Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq, untuk mempertanyakan sejumlah pungutan yang dibebankan kepada kerabat saya. Karena mereka keluarga kurang mampu, jadi baru bisa bayar Rp. 800.000 ribu saja, ” kata Slamet Santoso. (pr/fid)
-
Bisnis6 hari ago
PLN Sukses Masuk Jajaran 10 Besar Perusahaan Terbaik Asia Tenggara Versi Fortune
-
Nasional6 hari ago
Wapres Ma’ruf Amin Yakini BSI International Expo Perkuat Jaringan dan Kolaborasi Antarpelaku Usaha Industri Halal di Indonesia dan Dunia
-
Nasional6 hari ago
BSI Internasional Expo 2024, Wapres Sampaikan Tiga Arahan Strategis Jadikan Industri Halal Indonesia Makin Mendunia
-
Banten7 hari ago
Survei Pilkada Banten, Elektabilitas Airin Rachmi Diany 41,9 Persen
-
Sport4 hari ago
Randy Pangalila Vs Kkajhe Siapa yang Menang?
-
Sport6 hari ago
PSSI Intruksikan LIB Jamin Kalender Liga Tiga Tahun, Erick Thohir: Harus Bisa Serasi
-
Bisnis6 hari ago
Honda dan Mitsubishi Corporation Resmikan ALTNA
-
Banten7 hari ago
Alvara Research Center: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polda Banten Meningkat