Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda Usul Komisi V Bersama Kemenkum HAM Provinsi Banten

SERANG,- Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Banten melakukan Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda Usul Komisi V mengenai Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Banten, Rabu (05/07/2023).

Turut hadir dalam rapat ini Ketua Komisi V Dr. Yeremia Mendrofa dan didampingi oleh Sekretaris Komisi V H. Dede Rohana Putra. Turut hadir pula Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Banten, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Disebutkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Banten Meidy bahwa rapat ini merupakan tahapan finalisasi penyempurnaan setelah dilakukan proses penyusunan.

“Setelah menempuh banyak langkah penyusunan, kini tiba waktunya untuk memasuki tahapan harmonisasi dan ada beberapa masukan-masukan yang akan dimasukkan pada Raperda ini,” ujarnya.

Di samping itu, Kepala Biro Hukum Provinsi Banten juga turut menambahkan bahwa proses penyusunan Raperda ini dilakukan dengan intens dan melibatkan akademisi.

“Dalam penyusunannya ini sudah sangat intens melibatkan juga pihak akademisi, secara prinsipnya langkah penyusunan sudah kami tempuh, ke depannya kami akan tempuh proses pembahasan dengan Pansusnya karena ini masih pada proses permohonan harmonisasi,” ucapnya.

Dalam menanggapi rapat ini, Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa menerangkan bahwa Raperda ini akan memasuki tahapan pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten.

Ia berharap Perda ini dapat menjadi payung hukum untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pembangunan di Provinsi Banten.

“Kami berharap Perda ini bisa menjadi payung hukum terbaru di Provinsi Banten, bagaimana program yang pro terhadap gender khususnya perempuan dapat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pembangunan di Provinsi Banten,” tuturnya.