Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah mulai melakukan Ujicoba Sistem Inklusi di madrasah. Ujicoba akan berlangsung dari November 2024 sampai Juli 2025, dan salah satu lokusnya adalah madrasah di Kabupaten Bogor.

Ujicoba sistem inklusi ini berlangsung Kamis (7/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 1 tahun 2024 tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi Peserta Didik penyandang Disabilitas.

Direktur KSKK MadrasahMuchammad Sidik Sisdiyanto mengatakan, penguatan inklusi harus diakselerasi agar Kementerian Agama dapat mengejar ketertinggalan implementasinya. “Perlu ada bentuk nyata kegiatan inklusi di madrasah sesuai PMA sampai level satuan pendidikan di Kabupaten. Sehingga madrasah menjadi tempat belajar bersama dan dapat dijadikan model untuk disebarkan ke Kabupaten lain,” sebutnya.

Hal senada disampaikan Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi pada Direktorat KSKK Madrasah, Anis Masykhur. Menurutnya, madrasah secara bertahap akan terus mengimplementasikan praktik bail sistem pendidikan inklusi.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor menyatakan kesanggupannya sebagai locus ujicoba Madrasah Inklusi. Menurutnya, FPMI (Forum Pendidik Mandrasah Inklusi) juga selama ini telah bergerak secara mandiri.

Pelaksanaan program ini akan disupervisi oleh INOVASI, sebuah lembaga yang konsen bermitra dan telah bersinergi dengan Pokja Inklusi Kemenag dan Direktorat KSKK dalam mensukseskan pendidikan inklusi di madrasah. Abdul Munir, dari INOVASI menjelaskan beberapa hal yang akan dicakup dalam ujicoba ini antara lain: sistem pendataan ABK dengan jenjang kekhususannya yang berkontribusi dalam pembangunan sistem informasi pendidikan inklusi Kemenag.

Analisis dan pemanfaatan data tersebut untuk penyusunan program, serta bentuk dukungan kepada peserta didik penyandang disabilitas seperti alat bantu, kesiapan pendidik, dan kurikulum yang sesuai.

Instrumen utama selama kegiatan Ujicoba adalah Profil Belajar Siswa (PBS) yang telah dikembangkan bersama lintas Kementerian/lembaga sejak 2018.

Instrumen ini mengggunakan pendekatan fungsional untuk mengidentifikasi kebutuhan dan layanan peserta didik dan diposisikan sebagai screening awal atau alternatif bagi satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan akses layanan medis. Data yang dikumpulkan akan berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan seperti pemetaan jenis Kesulitan dan tingkat menurut jenjang dan juga Kebutuhan Alat bantu.

Ketua FPMI Pusat, Supriyono, menegaskan bahwa untuk kesuksesan program ini perlu dukungan banyak pihak. Dukungan Kemenag pusat, Kanwil Kemenag provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/kota, madrasah, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan pendukung pokok dalam ujicoba dan Implementasi Sistem Inklusi ini. Dinas Sosial mewakili Pemkab Bogor yang turut hadir menyampaikan kesiapan bekerja sama untuk mendukung ujicoba ini karena telah memiliki mekanisme dukungan baik melalui program pemerintah pusat maupun daerah.

Sekretaris Pokja Inklusi Kemenag Pusat Sakdiyah akan menjembatani dukungan lebih luas misalnya melalui dukungan Perguruan Tinggi dan sumber daya lainnya di Kemenag Pusat.