Penguatan Peran SDM Aparatur dalam Rangka Percepatan Pembangunan Tangsel

Gaji dan konpensasi yang diterima dengan pola jabatan tersebut berbeda dengan pola esselonisasi. “dulu 2 jabatan dengan esselon yang sama tetapi dengan jumlah pegawai yang berbeda, mendapat insentif yang sama.” Jelas Prof. Eko. Dengan pola yang baru, gaji yang dibayar berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

Dari sisi kelembagaan pengelola ASN, terlibat 4 lembaga negara dengan tugasnya masing-masing. Pada sisi perumusan kebijakan, dikendalikan oleh Kementerian PAN-RB, pelaksanaan Diklat dan Kajian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI), dari sisi pengelolaan pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan untuk menjaga sistem merit dalam penempatan jabatan dilakukan oleh KASN.

Wakil Walikota Tangerang Selatan – Benyamin Davnie, dalam sesi tanya-jawab setelah penyampaian materi Prof. Fimanzah, mengatakan bahwa luas wilayah di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kawasan hunian yang dikelola pengembang hunian. Tak pelak, bila sumber pendapatan asli daerah terbesar disumbangkan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

”Karena tingkat hunian yang begitu tinggi, kami khawatir suatu saat pertumbuhan ekonomi ini akan melambat dan berpengaruh pada pendapatann daerah.” tanya Wakil Walikota Benyamin.

Sementara itu, Firmanzah, menguraikan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus sudah melakukan kajian atas hal itu. Pertama, harus dihitung laju pertumbuhan perumahan dan nantinya penempatan ada dimana.

Lantas, bila percepatan pertumbuhannya telah mengkhawatirkan maka tidak ada lagi lahan yang bisa dibangun perumahan. Ada beberapa alternatif yang bisa dibuat kebijakan khusus, yakni menerapkan alih fungsi lahan. Melalui penerapan sistem vertikal, karena kalau horizontal maka tingkat kejenuhan pertumbuhan ekonomi akan terjadi.

“Bagaimana pembatasan ini tidak menyalahi hak asasi manusia yang memiliki lahan. Bali memiliki tantangan yang kalau kita analogikan memiliki masalah yang sama dengan Tangerang Selatan. Tapi Tangerang Selatan karena luas wilayahnya terbatas, kita bisa mengukur misalnya tidak boleh ada hunian baru yang bersifat horizontal. Tapi hunian yang vertical untuk menghambat laju kecepatan,” jawabnya.

“Tangsel harus mampu menjadi pusat perekonomian baru. Karena memiliki potensi yang luar biasa,” katanya. Hal itu menilik dari empat fungsi sebagai daerah hunian, perdagangan dan jasa serta pendidikan.

Pada sesi terakhir FGD yang dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 03.00 dan diikuti oleh seluruh Pejabat esselon II dan III Kota Tangerang Selatan, Prof. Mas’ud menjelaskan pentingnya team work yang solid dalam birokrasi Pemerintahan. “setelah ada super-leader, super-model, dan super system dalam birokrasi, maka super-team yang merupakan para pelaksana, adalah strategis dalam mewujudkan tujuan organisasi” jelas Prof Mas’ud. (hms/ris/kt)