Ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan akan berpengaruh terhadap tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pengabaian nilai kebangsaan, juga akan menghancurkan persatuan dan kesatuan nasional.
Hal itu dikatakan Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional RI Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana ke-113 program S1, S2, dan S3 di Auditorium Harun Nasution, Sabtu (7/9/2019).
“Untuk menghindari keadaan yang tidak kita kehendaki bersama, maka perlu memantapkan kembali Wawasan Kebangsaan ke dalam sanubari bangsa Indonesia tanpa kecuali,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Mochamad Iriawan dalam pidatonya bertajuk “Wawasan Kebangsaan: Prasyarat Terjaganya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Keutusan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, untuk memantapkan wawasan kebangsaan, perlu dipahami setidaknya dua hal.
Pertama, makna Bhineka Tunggal Ika yang menjadi ciri sekaligus ajaran moral masyarakat Indonesia harus dipahami bukan sebagai niat menyatukan atau menyamakan wujud yang berbeda, seperti halnya wujud ciptaan Yang Maha Kuasa yang senentiasa berbeda dan tidak untuk disamakan. Ketunggalan, katanya, lebih bermakna menyelaraskan atau menjadikan segala yang berbeda dapat dirangkum ke dalam satu tatanan kehidupan yang serba selaras (harmonis).
Kedua, memahami dengan benar makna cita-cita serta tujuan nasional. Dalam hal ini memantapkan wawasan kebangsaan harus diwujudkan dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dengan tetap diarahkan kepada perwujudan cita-cita nasional sebagai visi bangsa.
“Sedagai visi bangsa, cita-cita cita-cita nasional merupakan orientasi masa depan bangsa. Sedangkan tujuan nasional adalah misi yang diamanatkan oleh segenap rakyat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh setiap aparatur penyelenggara negara,” kata Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012-2013), Kapolda Jawa Barat (2013-2015), dan Kapolda Metro Jaya (2016-2017) itu.
Di sisi lain, Mochamad Iriawan mengatakan, guna memantapkan kembali kebangsaan bagi bangsa Indonesia, skala prioritas yang harus terwujud dalam instrumen penyelenggaraan pembangunan nasional di antaranya pendidikan, penegakan hukum, serta memantapkan kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
“Keempat konsensus dasar nasional tersebut harus diterapkan secara taat asas dan ajeg sebagai landasan serta pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional dan derah, terutama bagi pembangunan karakter bangsa,” tandasnya.
Tak hanya itu, kata dia, setiap aparatur penyelenggara Negara hendaknya juga sadar akan tanggung jawabnya sebagai pengemban misi negara, meliputi misi keamanan, misi kesejahteraan, dan misi pembentukan lingkungan.
Wisuda Sarjana ke-113 digelar dua hari pada 7-8 September 2019. Wisuda hari pertama diikuti oleh 525 peserta. Mereka berasal dari lima fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
Selain dihadiri Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, wisuda juga dihadiri para guru besar serta orang tua wisudawan. (ns)
Pemerintahan6 hari agoTb. Asep Nurdin: TangselKota-CSIRT Perkuat Keamanan Layanan Digital Pemkot Tangsel
Pemerintahan5 hari agoBenyamin Davnie: Pelayanan Publik Tangsel Harus Makin Mudah dan Cepat Lewat Teknologi
Nasional5 hari agoWapres Gibran Rakabuming Raka Tinjau Sejumlah Fasilitas Terdampak Gempa di Sikka NTT
Pemerintahan6 hari agoTARA C-MORE, Daycare Ramah Anak di Pemkot Tangsel
Pemerintahan6 hari agoMelalui Tangsel Mengaji, Pilar Saga Dorong Peran Guru Ngaji Diperkuat untuk Bentuk Karakter Generasi Muda di Era Digital
Nasional5 hari agoKunjungi Pengungsi Gempa Sikka, Wapres Gibran Rakabuming Raka Sampaikan Empati dan Permohonan Maaf
Nasional5 hari agoWapres Gibran Rakabuming Raka Tinjau Langsung Kondisi Warga Kampung Waso dengan Sepeda Motor
Pemerintahan5 hari agoHUT ke-81 RI, Perangkat Daerah Pemkot Tangsel Adu Kekompakan Lewat Beragam Lomba














