Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, mengapresiasi kerja keras para petani di seluruh Indonesia dan berdasarkan data yang ada stok beras akhir bulan Juni mencapai 7,49 juta ton.

”Angka tersebut sudah termasuk dalam hitungan stok hingga akhir Desember 2020 yang mencapai 6,1 juta ton,” ujar Mentan dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2020, Rabu (10/6).

Lebih lanjut, Mentan menyampaikan bahwa apresiasi ini perlu diberikan karena mereka sukses melakukan cocok tanam Musim Tanam (MT) 1 dengan peningkatan produksi yang luar biasa.

“Di saat pandemi 19 melemahkan semua sendi-sendi perekonomian, sektor pertanian menjadi penyelamat dengan hasil panen yang luar biasa dan mampu memberi makan yang cukup bagi masyarakat Indonesia,” imbuh Mentan.

Sebagai informasi, pada MT 1 luas tanam OKMAR mencapai 6,07 juta ha dengan luas panen dari Januari-Juni sekitar 5,83 juta ha. Dari luasan tersebut para petani mampu memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 29,02 juta ton dan menghasilkan beras murni sebanyak 16,65 juta ton atau senilai Rp168 triliun.

“Apapun yang terjadi besok, yang tidak boleh bersoal adalah pangan masyarakat. Musim tanam 1 kita berhasil di situ dan hanya Kementan yang produktivitas ekspornya naik di atas 12,6 persen,” katanya.

Syahrul mengingatkan bahwa musim tanam berikutnya akan mengalami banyak tantangan dan rintangan yang lebih berat. Karena itu, Mentan meminta semua elemen bangsa mempersiapkan MT 2 dengan penuh semangat.

Sebagai informasi, badan pangan dunia FAO memperingatkan akan adanya kekeringan yang sangat tinggi yang dibarengi dengan serangan hama siklus lima tahunan bahkan tahun ini diprediksi akan terjadi krisis pangan dunia.

“Kalau kita semua turun tangan, akan ada kebersamaan yang kuat dengan perencanaan yang apik. Koordinasi kelembagaan harus kuat. Kerja sama dengan Kemendes, Kemenko, Kementerian dan Lembaga lain, BUMN, Pemda, Swasta, dan Perguruan Tinggi harus saling bersinergi,” katanya.

Untuk informasi, rapat koordinasi ini diikuti oleh Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, ProvinsiBengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat. (rls/fid)