Anggaran Pengentasan Kemiskinan Kewenangan Pusat, Tangsel Belum Bisa Berbuat Banyak

By on Jumat, 15 Desember 2017

Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau kemiskinan di Tangsel masih fluktuatif, hal ini terungkap saat Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie memberikan materi dalam kegiatan rapat lintas sektoral PMKS yang diselenggarakan Dinas Sosial di Alam Sutera, Senin (11/12).

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak akan habis selama peradaban manusia tetap ada. Namun bukan berarti Pemkot Tangsel menyerah untuk menangani kasus yang sebenarnya tak akan pernah selesai ini.

”Jadi. Tujuannya bukan menghabiskan seluruh orang miskin di Kota Tangsel. Tapi mengurangi jumlahnya agar tidak bertambah terus. Karena kemiskinan ini kan ada yang datang ada yang pergi, tidak tetap jumlahnya, dan umumnya memang terus bertambah,” katanya.

Benyamin sendiri mengklaim banyaknya kemiskinan di Kota Tangsel akibat dari individu sendiri. Misalnya, pilihan, daya pikir, kerajinan, prilaku dan kemampuan.

”Kebanyakan masyarakat kita ini terpaku dengan kebutuhan pada hari itu. Jadi bekerja hanya untuk hari itu saja, tidak memikirkan besok atau lusa atau waktu yang akan datang. Ini disayangkan. Jadi memang mindset mereka harus diubah,” ujar lelaki yang akrab disapa Bang Ben ini.

Sayangnya saat ini Pemkot Tangsel belum bisa berbuat banyak dikarenakan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan ada di dalam kewenangan pusat.

”Makanya tiap kali saya berkumpul dengan pihak Kemensos, saya selalu minta Pemkot diberikan kewenangan untuk membuat sebuah program dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan,” ujar Benyamin.

Pelaksana tugas Kepala Dinsos Teddy Meiyadi mengatakan masalah kemiskinan sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Karena itu saat ini belum ada pemecahan masalah secara konkrit untuk menghapus kemiskinan yang ada.

Namun, bersama seluruh petugas dinsos terus melakukan upaya dalam rangkan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada.

”Tentunya jika dilakukan dengan cara berkesinambungan, jumlah kemiskinan relatif bisa berkurang, dan artinya diatasi melalui program yang sudah ditetapkan,” ujar lelaki yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah Tiga ini.

Sementara ditambahkan soal kemiskinan di Tangsel bisa diatasi dengan program dan kegiatan permodalan. Misalnya memberikan pelatihan yang nantinya keahlian yang sudah dimiliki bisa digunakan oleh PMKS untuk dijadikan modal usaha.

”Setelah diberikan modal usaha, nantinya mereka (PMKS-red) akan diberikan modal berupa peralatan yang bisa juga dijadikan modal usaha,” ujarnya.

Saat ini untuk mengatasi permasalahn ini, Dinsos sudah bekerjasama dengan sejumlah instansi pemerintahan, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dan banyak lainnya. (wt/red)