Banten, Partai Golkar dan Pemilu 2014

Oleh: (@IndraJPiliang) Indra Jaya Piliang
Ketua Dewan Pelaksana Balitbang DPP Partai Golkar

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan terhadap Wawan, adik kandung Ratu Atut, posisi Partai Golkar langsung terseret dan tersorot. Posisi itu bukan hanya bernuansa lokal, yakni di Banten saja, melainkan berimbas kepada konstalasi politik nasional. Pernyataan sejumlah politisi nasional tentang Banten ini menjadi primadona pemberitaan media. Puncaknya adalah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang dinasti politik.  Polemik terjadi dalam pelbagai forum menyangkut dinasti politik ini.

Padahal, kalau dilihat, hasil pemilu 2009 menempatkan Partau Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 di Banten. Hal itu bisa dilihat pada tabel hasil pemilu DPR RI berikut yang dihitung dari partai-partai besar yang menjadi peserta pemilu 2009 dan sekaligus peserta pemilu 2014 nanti.

Hasil Pemilu DPR RI 2009 di Provinsi Banten

Hasil pemilu DPR RI 2009 itu memperlihatkan bahwa kekuatan Partai Demokrat hampir sama dengan gabungan antara kekuatan Partai Golkar dengan PDI Per

Jadi, darimana analisa yang menyebutkan bahwa Banten adalah lumbung padi bagi Partai Golkar, melihat hasil pemilu yang demikian. Untuk “mengamankan” posisi Ratu Atut dalam proses persidangan di DPR Provinsi Banten, misalnya, Partai Golkar jelas tidak bisa sendirian. Partai Golkar juga perlu berkoalisi dengan partai-partai politik lain. Bahkan, ketika memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2011-2016, Ratu Atut dan Rano Karno diusung oleh 33 partai politik, yakni 11 partai politik yang punya kursi di DPRD Banten dan 22 partai politik non parlemen.

Partai pengusung pasangan Ratu Atut dan Rano Karno itu antara lain Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN, PKB dan PBB.juangan atau antara Partai Golkar dengan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan hasil yang diperoleh Partai Demokrat hampir sama dengan perolehan total hasil tujuh partai politik lain, yakni PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN, PKB, PBB dan PKPI. Dari data itu juga terlihat bahwa kekuatan PKS dan PDI Perjuangan hampir mengejar kekuatan Partai Golkar.

***

Jadi, agak mengherankan beragam analisis yang menyebutkan bahwa Partai Golkar adalah satu-satunya partai politik yang secara politik berkaitan dengan Ratu Atut. Serangan sistematis yang ditujukan kepada Partai Golkar juga seakan menisbikan kondisi yang terjadi dalam tubuh elite-elite lainnya yang berasal bukan dari Partai Golkar. Secara perlahan, penulis akan mencoba menguak itu, guna mendapatkan gambaran yang lebih empiris menangkut gejolak politik yang terjadi di tanah Banten. Gejolak inipun sudah menjadi lahan empuk guna menyerang Partai Golkar secara kurang proporsional.

Pasangan Ratu Atut – Rano Karno memenangkan pilkada Banten dengan perolehan 2.136035 suara atau 49.65 persen dari total pemilih sebanyak 7.118.587 pemilih yang tersebar di 16.805 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di seluruh wilayah Banten. Sementara pasangan Wahidin Halim – Irna Narulita (Wahidin-Irna), yang diusung Partai Demokrat meraih sebanyak 1.674.957 suara (38,93 persen) dan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki (Jazuli-Zakki) yang diusung PKS, PPP dan PKNU hanya memperoleh 491. 432 suara (11,42 persen).

Artinya, kalau kekuatan dua pasangan yang kalah digabungkan, sedikit melebihi kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan Ratu Atut – Rano Karno. Dalam teori konflik (sosial, politik dan militer), apabila ada kekuatan yang berimbang, maka konflik dengan mudah bisa terjadi. Konflik itu juga bisa berlangsung lama, dibandingkan dengan wilayah yang dikuasai oleh kelompok yang lebih mayoritas (hegemonis) dibandingkan dengan kekuatan minoritas. Artinya lagi, kalau seluruh kekuatan partai politik di luar Partai Golkar melawan kekuatan Ratu Atut, maka mereka menjadi mayoritas dan hegemonis. Sedikit saja PDI Perjuangan menggeser kakinya kepada kelompok oposisi Banten, misalnya, dengan cepat bisa merubuhkan posisi Partai Golkar dan sekaligus juga Ratu Atut.

Untuk perimbangan kekuatan politik di skala nasional, biasanya para analis atau pengamat politik lebih ahli. Analisis itu muncul setiap saat ketika menyinggung Presiden SBY dan nasib pengambilan keputusan di DPR RI. Karena itu, keputusan Presiden SBY merangkul banyak partai politik bergabung di pemerintahan dengan mudah “bisa dimengerti”. Padahal, kedudukan seorang Gubernur jauh lebih lemah daripada seorang Presiden RI kalau dilihat dari sisi perimbangan politik. Bagaimanapun, gubernur adalah wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah, sekaligus menghadapi beban dan tekanan politik dari pemerintahan pusat.

***

Indonesia bukan negara federal dan Banten bukan negara bagian. Bahkan di negara-negara federalpun terdapat dinasti politik lokal yang memiliki pengaruh dari pemerintahan negara bagian dengan negara federal. Cara berpikir yang kini coba diterapkan di Indonesia, khususnya terhadap Banten, seolah Banten adalah negara bagian yang sama sekali imun dari kekuatan dan tangan pusat. Seakan-akan seluruh anggaran yang mengalir ke Banten sepenuhnya adalah hak dari gubernur, bukan rangkaian dari sistem keuangan yang memusat di Jakarta, lalu mengalir ke daerah dalam bentuk regulasi.

Minimal, terdapat tiga asas yang dijalankan pemerintahan provinsi, yakni asas desentralisasi (otonomi), dekosentrasi dan tugas perbantuan. Ketiganya berbeda sama sekali. Kalau pakai prosentase, desentralisasi berarti penyerahan (75%) urusan pemerintahan pusat ke daerah, dekosentrasi berarti pelimpahan (50%) urusan pemerintahan pusat ke daerah, dan tugas perbantuan berarti pelibatan (25%) pemerintahan daerah dalam mengatasi masalah nasional di daerahnya. Dengan tig asas pemerintahan itu saja sudah terlihat betapa gubernur bukanlah pemilik (owner) kekuasaan dalam arti yang nyata dan konstitusional.

Dengan banyaknya opini yang kini dipaksakan muncul di publik, kesan yang digagang-gadangkan adalah Banten merupakan satu kerajaan terpisah dari pemerintahan pusat di Indonesia. Opini ini sekaligus menunjukkan lemahnya pemerintahan pusat. Jauh lebih jelas lagi, pusat juga terlihat mencuci tangan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Banten. Ketertinggalan Banten selama ini, terutama sebelum menjadi provinsi tersendiri, juga terjadi akibat pengabaian dari pemerintahan pusat ini. Banten hanya sejadikan sebagai wilayah pemusatan industri yang melayani kebutuhan warga Kota Jakarta dan sekaligus penduduk Indonesia lainnya. Banten juga hanya daerah hunian baik bagi penduduk elite Jakarta, apalagi bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang mencari hidup di Jakarta.

Guna kepentingan seluruh partai politik jelang Pemilu 2014, tentulah eksploitasi atas masalah-masalah yang terjadi di tanah Banten akan seluruhnya dibebankan kepada Partai Golkar (dan Ratu Atut). Begitulah yang terjadi selama ini. Sukarno dan Soeharto sudah pernah merasakannya. Bagian dari elite (lama) yang selama ini berkiprah, baik di tingkat nasional ataupun di Banten, akan dengan sendirinya mengambil posisi yang berseberangan dengan Partai Golkar. Perseberangan itu baik dilihat dari aspek kekalahan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2011, maupun posisi mengambil keuntungan guna memenangkan diri dalam pemilu 2014.

Kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, umumnya, dan Banten, khususnya, tentu perlu menyadari hal ini. Bukan malah ikut-ikutan memberikan komentar dan stigma negatif yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip koalisi politik dan regulasi politik. Benar, Partai Golkar mengedepankan hukum sebagai panglima dalam menyelesaikan masalah apapun. Partai Golkar tidak akan menghalangi upaya penegakkan hukum, bahkan membantu kalau diperlukan. Tapi Partai Golkar tentu tak ingin juga disudutkan dengan analisa dan perspektif yang sama sekali tanpa data. Apalagi kalau itu dilakukan oleh sejumlah konsultan pemenangan yang menyaru menjadi pengamat netral.

Sumber : Indrapiliang.com