Sekitar 24  wali kota dari lima Provinsi di Sumatera berkumpul di Kota Pekanbaru dalam acara Musyawarah Komisariat Wilayah I Regional Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Muskomwil I Apeksi).

Salah satu pembahasan hangat adalah tentang banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Ketua Umum Apeksi Airin Rachmi Diany menyadari hal itu. Untuk itu ia mendukung penguatan pengawas internal sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Salah satu upayanya adalah me­ningkatkan sumber daya manusia (SDM) dari masing-masing anggota Apeksi.

Selain itu, bentuk dukungan lainnya adalah mendorong beberapa anggota asosiasi yang mengikuti pertarungan pemilihan kepala daerah 2018 agar memasukkan kebijakan penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Selama ini banyak wali kota yang terkena OTT. Kami akan mencegah mereka agar tidak terjerat,” kata Airin Rachmi Diany saat penutupan acara  Muskomwil I Apeksi di Hotel Aryaduta, Jumat (2/2) seperti dilansir riaupos .

Airin menjelaskan, selama ini banyak wali kota terjerat penggunaan anggaran karena keti­daktahuan dalam  pemakaian anggaran. “Berbagai upaya untuk memperkuat APIP ini. Seperti penguatan SDM dalam mela­kukan audit dan investigasi. Kita  bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memperbesar alokasi anggaran untuk kegiatan APIP seiring dengan penguatan kewenangan yang dimiliki yang diatur dalam peraturan pemerintah,” kata Wali Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten itu.

Selain membahas tentang penguatan APIP, Apeksi dan KPK juga membahas tentang penerapan smart city melalui beberapa program seperti e-government dan e-office yang bisa diaplikasikan dari satu kota ke kota yang lain untuk mempermudah layanan serta meminimalisasi terjadinya praktik korupsi.

“Kami bersyukur saat ini satuan tugas pencegahan KPK sudah berada di 34 provinsi. Jadi mudah-mudahan kami bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi di bidang pencegahan,” paparnya.

Pihaknya juga mencoba memperkuat kemampuan pejabat untuk memahami aturan. Instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yakni inspektorat  bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Inspektorat, sambung Airin, bisa jadi tangan kiri dan kanan kepala daerah untuk memberikan masukan kepada kepala daerah dan dinas-dinas agar melakukan kegiatan sesuai fungsinya dan tidak melanggar regulasi.

“Kami ada penguatan APIP melalui inspektorat yang akan memberikan masukan. Saya yakin semua orang tidak ingin ada persoalan,  tetapi terkadang itu terjadi karena ketidaktahuan regulasi dan aturan,” imbuhnya.

Airin menambahkan, anggota Apeksi sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan penegak hukum di level pusat untuk menjadi mitra membantu 98 wali kota se-Indonesia agar tidak ada lagi yang terjerat hukum hanya karena ketidaktahuan penggunaan anggaran.

“Kami sudah bertemu KPK, Jaksa Agung , Polri dan lainnya untuk penguatan APIP guna pencegahan korupsi, “ katanya.(red/fid)