Nasional

Blanko E-KTP Bocor, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Lindungi Data Masyarakat

Jumat, 7 Desember 2018 / 16:00 WIB

Jakarta – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika menilai temuan blangko kosong e-KTP yang dijual bebas di salah satu pasar baru-baru ini sangat menghawatirkan. Sebab, kejadian tersebut adalah jaminan dari salah satu yang paling penting bagi masyarakat Indonesia.

“Dasar dari gunung adalah hal-hal yang tidak kuat (SOP) pengamanan dokumen dan blangko E-KTP. Muncul pertanyaan, untuk apa ASN membawa blangko E-KTP kosong ke rumah? Apakah tidak ada masalah dan panduan hal tersebut? Jika di tingkat aparatur saja pengawasannya, bagaimana dengan pengawasan di percetakan dan distribusinya? ” kata Harryadin dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12).

Harryyadin mengatakan, temuan bahwa blangko kosong e-KTP yang dijual bebas di pasaran menyiratkan bahwa pemerintah gagal memahami bahwa KTP adalah nyawa bagi rakyat. Di situ ada kredibilitas dan perbaikan seseorang. Bila bisa dipalsukan dan disalahgunakan, bisa merusakkan kehidupan orang-orang tersebut.

“Siapa yang bisa menjamin tidak ada lagi yang lebih baik daripada yang bisa menyebabkan orang jahat? Bisa jadi untuk melakukan keuangan dan perbankan,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Karenanya, sistem secara historis e-KTP adalah utama dan tidak bisa ditawar. Pemerintah perlu segera memaparkan rencananya untuk memperbaiki program e-KTP yang sering diliputi oleh masalah ini.

Haryadin menambahkan, ada banyak potensi kerugian yang akan timbul akibat pemalsuan e-KTP. Tidak hanya diadopsi dengan isu politik, hukum dan demokrasi saja. Namun juga terkait erat dengan isu ekonomi dan bisnis.

Harryadin memperkirakan setiap 1.000 jumlah pemalsuan e-KTP yang berhasil dilakukan, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha kira-kira sama dengan satu miliar rupiah per-tahun.

Kerugian ini bisa lebih besar lagi jika dugaan bahwa e-KTP palsu ini juga oleh para tenaga kerja asing dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia bisa dibuktikan.

“Setiap 1.000 warga negara (WNA) yang bekerja dan berusaha di Indonesia secara bebas dapat mengurangi penerimaan yang dilakukan oleh pekerja dan pekerja lokal sebesar satu miliar rupiah per tahun,” jelas Harryadin.

Karenanya, Haryadin mendorong sistem perbaikan, audit dan audit secara keseluruhan. Tiga hal ini harus dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menjaga dan melindungi data dan privasi rakyatnya.

“Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, sistem keuangan e-KTP semakin relevan dan penting. Rakyat berjuang untuk aparatur dan birokrasi terhadap tujuan negara, yaitu demokrasi yang bersih, adil dan jujur,” kata Harryyadin. (Ron)

Source