Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Kota Tangerang Selatan menuntut Upah Minimum Kerja (UMK) di daerah setempat yang berlaku pada 2017, sebesar Rp3,9 juta. Nilai UMK tersebut dinilai berdasarkan inflasi dan kenaikan harga pangan di lapangan.
“Rp3,9 juta merupakan upah ideal di Kota Tangsel mengingat beragam kebutuhan buruh juga terus mengalami kenaikan,” kata Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Kota Tangsel, Agus Karyanto.
Kenaikan UMK itu, menurutnya sebesar 20 sampai 30 persen dibandingkan upah tahun sebelumnya sebesar Rp3,3 juta.
“Harga kebutuhan pokok tidak akan stabil setiap tahunnya, pasti mengalami kenaikan. Maka itu, dalam menentukan upah itu pemerintah harus update juga harga pangan di lapangan,” kata Agus menjelaskan.
Ia mengaku, ada banyak item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang belum dimasukkan. Misalkan biaya bayar sampah dan keamanan, biaya bayar pulsa dan kondangan sesama teman saat ada yang hajatan. Item-item itu sampai saat ini melimpah mencakup di dalamnya.
“Berdasarkan survei iuran sampah dan keamanan sebesar Rp 50 ribu. Meski kecil tapi iuran itu wajib sementara belum ada dalam acuan perhitungan UMK,” tuturnya. (tri/plp/fid)
Tangsel4 minggu agoBenyamin Davnie Lepas Kontingen Sepak Bola Putri Tangsel ke Turnamen Internasional di Swedia
Pemerintahan4 minggu agoPemkot Tangsel Terima Reses DPRD Provinsi Banten, Bahas SPMB, Usulan Penambahan SMA Negeri hingga Pengendalian Banjir
Pemerintahan4 minggu agoDiskominfo Tangsel Bawa Semangat Kolaborasi Digital di Forum Komdigi APEKSI 2026
Pemerintahan4 minggu agoRakernas XVIII APEKSI 2026, Pilar Saga Ichsan: Forum Strategis Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Tangerang Selatan4 minggu agoDara Swandana dan Aiman Rasyapradipta Rangkuti Wakili Tangsel di Youth City Changers APEKSI 2026
Pemerintahan4 minggu agoPilar Saga Ichsan Tinjau Booth Paviliun Tangsel di APEKSI 2026
Pemerintahan4 minggu agoBenyamin Davnie: Pemkot Tangsel Dukung LANTIP Perkuat Program Kesehatan dan Pemberdayaan Lansia
Serba-Serbi2 minggu agoPerda Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023: Di Wilayah yang Sudah Terpasang Jaringan, Kewajiban Menggunakan Layanan PAM Mulai Berlaku














