Connect with us

Nasional

Cek Fakta: [SALAH] “JOKOWI DIPASTIKAN TIDAK MENANG PILPRES 2019” By: Restu Bumi

[SALAH] "JOKOWI DIPASTIKAN TIDAK MENANG PILPRES 2019" By: Restu Bumi

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refly Harun dan Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa bahwa penentuan pemenangan pilpres jika hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden-wakil presiden hanya berdasarkan jumlah suara terbanyak. Bagi pasangan calon (paslon) yang meraih suara terbanyak, maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan dilantik KPU menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini berdasarkan keputusan MK pada tahun 2014.
Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

FYI : NARASI KLAIM dan PENJELASAN cukup panjang, mohon DIBACA sampai SELESAI dan sikapi dengan bijaksana.

======================================
Kategori : DISINFORMASI / Konten yang Salah
======================================

Beredar tulisan yang menyatakan pasangan capres dan cawapres no urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dipastikan tidak menang Pilpres 2019.
Tulisan ini beredar di Facebook dan aplikasi percakapan Whatsapp.

Advertisement

Berikut tulisan lengkapnya :
“Dedy McLaren:
JOKOWI DIPASTIKAN TIDAK MENANG PILPRES 2019
By: Restu Bumi
Nih saya Bongkar kenapa TKN lesu saat lihat Quick Count dan (Saat itu) gak berani Deklarasi kemenangan padahal Hasilnya memenangkan Jokowi tidak seperti saat Pilpres 2014.
Sekedar Catatan…
Di belakang Jokowi ada Yusril Pakar ahli Tata Negara.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat 3 yang berbunyi:
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”
Jadi Dalam pasal tersebut ada 3 syarat dalam
memenangkan Pilpres :
1. Suara lebih dari 50%
2. memenangkan suara di 1/2 jumlah provisnsi (17 Provinsi)
3. Di 17 Provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%
Syarat ini memang dibuat agar presiden terpilih mempunyai acceptibility yang luas di berbagai daerah.
Kebanyakan orang hanya mengetahui sebatas kemenangan di atas 50% saja. Padahal, Undang-undang men-syarat-kan beberapa poin tambahan, selain sekadar meraup suara lebih dari 50%!
Sebagai contoh penduduk di pulau Jawa yang berpopulasi lebih dari separuh penduduk Indonesia, alias lebih dari 50% penduduk Indonesia. Menang mutlak 100% di pulau Jawa, namun kalah di luar Jawa (yang berarti menang lebih dari 50% suara) tidak berarti memenangkan pilpres di Indonesia!
Pilpres di Indonesia memberikan syarat tambahan selain meraup suara lebih dari 50% pemilih sah di Indonesia, yaitu:
Menang di minimal 1/2 dari jumlah propinsi di Indonesia (17 propinsi).
Artinya, walau meraih suara lebih dari 50%, tapi hanya berasal dari sejumlah propinsi, maka kemenangan tersebut tidak sah.
Dan juga Pada propinsi-propinsi yang kalah, jumlah suara yang diraup tidak kurang dari 20%.
Artinya, walau menang di lebih dari 1/2 jumlah propinsi di Indonesia, namun ada propinsi yang minim pendukung pasangan tersebut, maka kemenangan tersebut juga tidak sah.
Makanya Deklarasi Kemenangan Jokowi semalam yang dilakukan TKN oleh Moeldoko tanpa Jokowi adalah Deklarasi yang dipaksakan hanya sekedar menutupi rasa Malu karna Kemenangan versi Quick Count untuk mereka tidak memenuhi 2 syarat lainnya yakni hanya menang di 14 Provinsi dan ada beberapa daerah (menurut hasil Quick Count) yang Jokowi mendapat dibawah 20% menurut Survei Quick Count Indo Barometer yakni Aceh dengan DPT: 3.523.774 Jokowi-Ma’ruf: 17,12% – Prabowo-Sandi: 82,88% dan di Sumbar dengan DPT:3.718.003 Jokowi-Ma’ruf: 9,12% – Prabowo-Sandi: 90,88%.
Berbeda dengan kemenangan Jokowi di 2014 dimana kemenangannya (menurut Quick Count) kurang lebih 22 Provinsi dengan rata² Persentase 52%.
Jadi Paham kan, mengapa mereka nggak berani Deklarasi Kemenangan dan hanya Manyun, Melongo dan Mungkin nyaris Mewek liat hasil Quick Count meski hasilnya mengunggulkan Mereka.
SELESAI
Harap ini disebarkan seluas-luasnya agar publik tahu tentang aturan ini …….”

Salah satu sumber : https://web.archive.org/web/20190420055156/https://www.facebook.com/Alanza.Collections/posts/2167675756684632 – Akun Adza Azilla Setiawan ( facebook.com/Alanza.Collections ) Sudah dibagikan 45 kali saat tangkapan layar diambil.

Sumber lain : https://www.facebook.com/search/top/?q=Dedy McLaren: JOKOWI DIPASTIKAN TIDAK MENANG PILPRES 2019 By: Restu Bumi&epa=SEARCH_BOX

=========================================

PENJELASAN

Advertisement

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penentuan pemenangan pilpres jika hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden-wakil presiden hanya berdasarkan jumlah suara terbanyak. Bagi pasangan calon (paslon) yang meraih suara terbanyak, maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan dilantik KPU menjadi presiden dan wakil presiden.

“Jika pasangan sejak awal memang hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” ujar Yusril saat dikonfirmasi, Sabtu (20/4/2019).

Yusril menanggapi kabar yang beredar bahwa paslon di Pilpres 2019 harus memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Yusril mengatakan ketentuan tersebut berlaku jika paslon yang bertarung dalam pilpres lebih dari dua paslon. Menurut dia, jika lebih dari dua paslon, yang dinyatakan menang harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara dalam pemilu, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Advertisement

“Maka jika belum ada salah satu pasangan yang memperoleh suara seperti ketentuan di atas, maka pasangan tersebut belum otomatis menang. Maka ada putaran kedua. Pada putaran kedua, ketentuan di atas tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang mendapat suara terbanyak. Begitu juga jika pasangan sejak awal memang hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” pungkas Yusril.

Selain Yusril, melalui akun twitter miliknya, ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, menulis;
“Kalau jumlah pasangannya cuma dua, tidak dibutuhkan syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014.”

Pada tahun 2014, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) terkait syarat sebaran pemenangan pilpres yang diajukan Forum Pengacara Konstitusi. Mahkamah menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres inkonstitusional bersyarat sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannnya, Mahkamah mengakui risalah pembahasan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak membicarakan secara ekspresis verbis apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden terdiri dari dua paslon. Hanya saja, saat perubahan ketiga, muncul persoalan yang belum terselesaikan bagaimana solusinya jika pasangan calon presiden tidak ada yang memenuhi syarat Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Bagaimana kalau terjadi pasangan calon hanya terdiri dari dua pasangan calon?

Advertisement

Ada dua pilihan. Pertama, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama, atau kedua dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih oleh MPR. “Pada perubahan keempat UUD 1945 diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945,” kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

Meski tidak ada penegasan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dikaitkan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan pembahasan saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan calon. Selain itu, atas dasar penafsiran gramatikal dan sistematis makna keseluruhan pasal 6A UUD 1945 menyiratkan pasangan calon lebih dari dua pasangan calon.

Menurut Mahkamah jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, tidak perlu ada penegasan kalimat “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua…” dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Sebab, dengan dua pasangan tentulah salah satu diantara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. “Prinsip paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga presiden terpilih memperoleh legitimasi kuat dari rakyat.”

Karena itu, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak seperti dimaksud Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

Advertisement

REFERENSI :
https://www.beritasatu.com/nasional/549817-pilpres-2019-yusril-penentuan-pemenang-berdasarkan-suara-terbanyak.html
https://twitter.com/ReflyHZ/status/1119434882013224960
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b54418c9eaf/mk-putuskan-pilpres-2014-satu-putaran
http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/169/id_perkara/703
https://www.bphn.go.id/data/documents/50-2014.pdf

http://platform.twitter.com/widgets.js

Copyright ©

Pemerintahan8 jam ago

Benyamin Davnie Sambut Ribuan Atlet, Porprov VII Banten 2026 Resmi Dibuka di Tangsel

Banten10 jam ago

Gubernur Andra Soni Resmi Buka Porprov VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan

Tips2 hari ago

Kemudahan Mengakses Berita Nasional di Tengah Perkembangan Era Digital

Nasional2 hari ago

Inisiator QUTB GLOBAL Hery Haryanto Azumi Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

Tips3 hari ago

5 Sayuran Pendamping Ikan Goreng untuk Makan Siang, Praktis dan Menggugah Selera

Nasional3 hari ago

Rektor UIN Jakarta: Sikapi Dinamika Politik dengan Bijak, Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

Nasional3 hari ago

Pernyataan Lengkap Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia

Pemerintahan4 hari ago

Wali Kota Benyamin Davnie Resmi Lepas 1.209 Kontingen Tangsel untuk Porprov VII Banten 2026

Pemerintahan6 hari ago

Hari Pahlawan, Benyamin Davnie: Semangat Perjuangan Jadi Landasan Pembangunan Tangsel

Kampus6 hari ago

Pesantren Punya Modal Sosial Kuat untuk Mendorong Pemberdayaan Perempuan

Tips6 hari ago

Higgs Domino Ganti Nama Jadi Higgs Games Island, Ini Cara Top Up Chip yang Aman

Tangerang Selatan7 hari ago

Kecamatan Pondok Aren Juara Umum MTQ XVII Kota Tangsel 2026

Sport1 minggu ago

Hasil PSIM vs Dewa United 1-2: Banten Warriors Geser Persija dari Puncak Klasemen BRI Super League 2026/2027

Sport1 minggu ago

Jadwal BRI Super League 2026/27 Hari Ini, Jumat 6 November 2026: PSIM vs Dewa United, Madura United vs Arema FC

Banten1 minggu ago

HIPPI Banten Gelar Diskusi Bisnis Syariah bersama Pengusaha Nasional Ir. Pramono Dewo

Hukum1 minggu ago

Mutasi Polri Terbaru: Ini Daftar Lengkap 264 Pati dan Pamen Beserta Jabatan Baru

Hukum1 minggu ago

Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, PP Polri Sampaikan 7 Pesan Moral kepada Kapolri Suyudi Ario Seto

Sport1 minggu ago

Jadwal BRI Super League 2026/27 Pekan ke-9 6- November: Persija vs Persebaya, Persib Hadapi Java United

Pemerintahan1 minggu ago

MTQ XVII Tangsel Digelar 6-8 November 2026

Politik2 minggu ago

Sufmi Dasco Ahmad Soal Kabar Jadi Cawapres: Saya Pastikan Itu Hoax!

Serba-Serbi3 minggu ago

Link Download Logo Resmi Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026

Hukum2 minggu ago

Presiden Prabowo dan Seskab Teddy Disebut Jadi Target Penyadapan, Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Ditangkap

Serba-Serbi3 minggu ago

Teks Sumpah Pemuda

Pemerintahan3 minggu ago

Pemkot Tangsel Perkuat Pencegahan TPPO bagi Calon Pekerja Migran

Nasional2 minggu ago

Konser Andrea Bocelli Digelar 31 Oktober di Borobudur dan 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran

Banten3 minggu ago

M Azzari Jayabaya Jadi Calon Tunggal Ketua Umum KADIN Banten

Nasional3 minggu ago

Wapres Gibran Rakabuming Raka Dorong Penguatan Pendampingan UMKM Cilacap

Sport2 minggu ago

Jadwal BRI Super League 2026/27 Pekan ke-8, 30 Oktober–1 November

Nasional2 minggu ago

MA Kabulkan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka Dinyatakan Tidak Sah

Serba-Serbi3 minggu ago

Logo Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026: Tema, Makna Simbolik, dan Filosofi

Banten3 minggu ago

Amal Jayabaya Siapkan 10 Program untuk Memajukan Pengusaha Banten

Serba-Serbi3 minggu ago

Prakiraan Cuaca Tangsel Hari Ini, Rabu 28 Oktober 2026: Setu Berpotensi Hujan Sedang

Nasional3 minggu ago

Hery Haryanto Azumi Apresiasi Konser Andrea Bocelli, Serukan Solidaritas Palestina dan Perdamaian Dunia

Nasional3 minggu ago

Serap Aspirasi Nelayan Cilacap, Wapres Gibran Rakabuming Raka Pastikan Kendala Lapangan Segera Dituntaskan

Pemerintahan3 minggu ago

Pilar Saga Ichsan Dorong Siswa Aktif Peduli Lingkungan

Sport2 minggu ago

Jadwal BRI Super League 2026/27 Hari Ini, Jumat 30 Oktober 2026: Java United FC vs Bhayangkara FC dan Persebaya vs Persijap

Pemerintahan3 minggu ago

Pilar Saga Ichsan: Progres Venue Sepatu Roda Ciater Permai Capai 80 Persen, Siap untuk Porprov Banten 2026

Banten2 minggu ago

Untirta Dorong Pengembangan Produk Lokal Banten untuk Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintahan3 minggu ago

Hari Sumpah Pemuda ke-98, Wali Kota Benyamin Davnie Ajak Pemuda Tanamkan Semangat Patriotik, Gigih, dan Berempati

Pemerintahan3 minggu ago

porprov2026.tangerangselatankota.go.id, Website Resmi PORPROV VII Banten 2026

Populer