Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, Kabinet Indonesia Maju dalam jangka pendek, lima tahun ke depan, akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM), pada penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah (UMKM).

“Langsung saja saya ingin memperkenalkan, yang pertama Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Beliau akan menjadi Menko Polhukam sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, anti-terorisme berada di wilayah Prof. Mahfud MD,” kata Presiden.

Yang kedua, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Presiden megingatkan, pemerintah ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antarkementerian sehingga ada peluang kerja yang semakin meningkat. Kita juga bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, dan mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor, dan substitusi impor.

Yang ketiga, Prof. Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK yang akan mengawal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi solidaritas nasional, dan revolusi mental.

Yang keempat, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. “Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia, menangani hambatan investasi, dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau,” ujarnya.

Kemudian Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Presiden mengaku tidak perlu menyampaikan, karena Prabowo lebih tahu dari dirinya.

Selanjutnya, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. “Ini menjamin lalu lintas kebijakan antara Presiden dan Kabinet, antara Presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik,” terang Presiden.

Kemudian Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Presiden mengatakan, nantinya reformasi dan sinergi pemerintah daerah mengenai data kependudukan e-KTP berada di bawah kewenangan Mendagri, termasuk kepastian hukum di daerah terutama yang berkaitan dengan investasi.

Selanjutnya Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri.

Kesembilan, Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. “Ini urusan yang berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, dan terutama haji berada di bawah beliau,” ucap Presiden Jokowi.

Kemudian Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Presiden berharap nanti mengawal Omnibus Law untuk Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan juga Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutang terhadap PDB, urusan current account deficit saya kira berada di wilayah beliau,” jelas Presiden.

Kemudian yang ke-12, Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang me-link and match-kan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah Mas Nadiem Makarim,” terang Presiden.

Yang ke-13, Jenderal dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Presiden mengingatkan, nanti urusan stunting, urusan kesehatan, pelayanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah dr. Terawan.

Yang ke-14 Bapak Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Urusan Kartu Sembako Murah, Program Keluarga Harapan, kemudian manajemen kebencanaan untuk bantuannya berada, menurut Presiden, di bawah beliau.

Ida Fauziyah, yang ke-15,  Menteri Tenaga Kerja. “Urusan kemitraan pendidikan industri, peningkatan kapasitas pekerja, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, mengenai perlindungan pekerja migran berada di bawah Bu Ida Fauziah,” kata Presiden.

Yang ke-16 Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Menurut Presiden, urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor, industrialisasi substitusi barang-barang impor, dan teknologi untuk usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) berada di bawah beliau.

Kemudian Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan. “Urusan ekspor, impor, masalah perdagangan, neraca perdagangan berada di bawah beliau,” kata Presiden.

Kemudian Arifin Tasrif, Menteri ESDM. Menurut Presiden, Arifin pernah menjadi dirut di BUMN, kemudian menjadi dubes di Jepang. “Saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan (EBT), mengurangi impor migas, dan lain-lainnya berada di bawah beliau nantinya,” ucap Presiden.

Kemudian Basuki Hadimuljono, Menteri PU PR, tugasnya infrastruktur.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Presiden berharap nanti Basuki Hadimuljono, Budi Karya, bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan, dengan industri, dengan pariwisata, dan dengan yang berkaitan dengan logistik.

Johnny Gerald Plate, Menkominfo. “Yang berkaitan dengan cyber crime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau,” kata Presiden.

Yang ke-22 Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian. Menurut Presiden, yang berkaitan dengan petani, dengan pangan, dengan mengkorporasikan petani, meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah Syahrul Yasin Limpo. “Beliau dulu adalah Gubernur di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Siti Nurbaya Bakar, ke-23, Menteri LHK. Presiden menjelaskan, urusan industri hijau, kehutanan sosial, carbon trading, kebakaran hutan berada di wilayah Siti.

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim, dan lain-lainnya, menurut Presiden, berada di bawah beliau.

Abdul Halim Iskandar, ke-25, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan Djalil, menurut Presiden, sertifikasi tanah, redistribusi lahan berada di di wilayah Sofyan.

Kemudian Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Yang ke-28 Tjahjo Kumolo, Menpan-RB. Menurut Presiden, debirokratisasi, membangun core government, IT system adalah nanti menjadi tugas Tjahjo yang baru.

Erick Thohir, Menteri BUMN. Menurut Presiden, membangun BUMN, ekspansi ke pasar global adalah nanti tugasnya.

Yang ke-30 Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM. “Urusan UMKM yang harus bisa go global, memperkuat modal skill dan jaringan pelaku UMKM menjadi urusannya nanti Pak Teten Masduki, termasuk modernisasi koperasi,” kata Presiden Jokowi,

Yang ke-31 Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Urusan pariwisata, 10 destinasi wisata baru, mengembangkan industri kreatif berada di wilayah Pak Wishnu,” tegas Presiden.

Yang ke-32, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan, menghapus pekerja anak, mengatasi masalah-masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi wilayah beliau.

Yang ke-33 Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional kita.

Kemudian Zainudin Amali, Menpora. “Sepak bolanya, Pak,” pesan Presiden.

Yang ke-35, Jenderal Purn. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan.

Yang ke-36, Pramono Anung, Seskab.

“Jadi yang di Istana ini tetap. Pak Moeldoko, Pak Pramono, Pak Pratikno masih tetap,” tegas Presiden Jokowi.

Kemudian yang ke-37, Bahlil Lahadalia, urusan investasi, ini Kepala BKPM.

Yang ke-38, ST Burhanuddin, Jaksa Agung.  “Enggak ada yang tahu? Nanti silakan bertanya langsung ke Pak Burhan, beliau menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan membangun, kemarin sudah saya sampaikan mengenai complaint handling management, ini harus diurus benar,” kata Presiden. (rls/kts)