Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk fokus kepada sepuluh provinsi dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting yang menjadi salah satu program di bidang sumber daya manusia. Upaya tersebut harus tetap berjalan di tengah upaya pengendalian Covid-19 yang tengah berlangsung saat ini.

“Meski saat ini kita tengah berjuang untuk mengendalikan Covid, namun urusan penurunan stunting yang sudah menjadi program kita harus terus dipercepat,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penurunan stunting di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2020.

Kesepuluh provinsi yang menjadi perhatian utama tersebut ialah provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

“Saya juga ingin minta kepada gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa terutama untuk sepuluh provinsi tersebut harus betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Presiden, terdapat perbaikan dalam angka prevalensi stunting nasional dari semula berada pada kisaran 37 persen pada tahun 2013 menjadi 27,6 persen di tahun 2019. Presiden memberikan target agar pada tahun 2024 mendatang, angka prevalensi tersebut dapat turun menjadi 14 persen.

“Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi,” kata Presiden.

Untuk itu, Kepala Negara menginstruksikan agar pelayanan kesehatan untuk ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu dapat terus berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pelayanan tersebut juga mencakup pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, suplemen vitamin bagi ibu menyusui, dan pemberian makanan pendamping ASI.

“Aspek promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu hamil juga kepada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. Sekali lagi, saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW, serta relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, upaya penurunan angka prevalensi stunting tersebut harus terhubung dan berjalan beriringan dengan program perlindungan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan hingga pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.