Banten
Kanwil Kemenkum Banten Kawal Raperwal Retribusi Usaha Pemerintah Tangsel

Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Tangerang Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Jalan Tando Ciater, Kawasan Pertanian Terpadu, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong. Rapat dihadiri oleh Staf Khusus Kota Tangerang Selatan H. Syafrudin, Perancang Bagian Hukum Setda Kota Tangerang Selatan Adli, Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan Pipit, Kepala Bagian Bappeda Revi, Tim Pembahas Produk Hukum Daerah Harikur, serta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Banten, Bayu, Maeka, dan Alya.
Raperwal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya, yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut kepada pemerintah daerah. Regulasi ini disusun untuk memperjelas tata cara pemungutan retribusi atas hasil produksi usaha milik pemerintah daerah, yang sebelumnya masih berada dalam lingkup pengelolaan aset daerah.
Dalam pembahasan, tim dari Kanwil Kemenkum Banten memberikan sejumlah masukan teknis dan substansial agar Raperwal memiliki kejelasan hukum dan konsistensi dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Pertama, pada bagian konsideran, perlu ditambahkan Pasal 161 ayat (5a) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar delegasi pembentukan peraturan, sekaligus menghapus Pasal 158 ayat (2) karena ketentuan tersebut lebih tepat diatur melalui Keputusan Wali Kota.
Kedua, nomenklatur “Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah” disarankan disederhanakan menjadi “Retribusi”, mengingat pengertian tersebut sudah tercantum dalam Pasal 1 angka 9.
Ketiga, objek retribusi dalam Raperwal disesuaikan dengan Lampiran Va Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keempat, sistematika dan struktur pengaturan perlu diselaraskan dengan peraturan yang telah disusun sebelumnya untuk menjamin kesinambungan substansi dan kemudahan implementasi di lapangan.
Pemerintahan2 hari agoPorprov VII Banten 2026, Bulu Tangkis Beregu Putra Tangsel Taklukkan Kota Serang 5-0
Sport2 hari agoPorprov VII Banten 2026, Atlet Wushu Tangsel Raih 3 Emas
- Sport23 jam ago
Porprov VII Banten 2026, Hockey 5s Putra dan Putri Tangsel Sapu Bersih Dua Emas
Tips5 hari agoKemudahan Mengakses Berita Nasional di Tengah Perkembangan Era Digital
Politik1 hari agoSufmi Dasco Ahmad Pertimbangkan Langkah Hukum usai Namanya Kembali Dikaitkan dengan Judi Online, Doxing dan Intimidasi
Sport17 jam agoUpdate Perolehan Medali PORPROV VII Banten 18 November 2026: Tangsel Kokoh di Puncak Klasemen
Nasional6 hari agoInisiator QUTB GLOBAL Hery Haryanto Azumi Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya
Sport2 hari agoPorprov VII Banten 2026, Cricket Tangsel Sumbang Dua Emas dari Nomor T10 Putra dan Putri










































