Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan Parlemen Indonesia memiliki sistem diplomasi yang tertuang dalam undang-undang. Ia berharap, diplomasi yang dilakukan DPR RI dapat saling berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah atau Kementerian Luar Negeri. Untuk itu, DPR RI sangat membutuhkan masukan dan aspirasi dari masyarakat luas.

Hal itu diungkapkan Fadli usai acara BKSAP Day yang menyosialisasikan peran diplomasi parlemen dengan tema “Diplomasi  Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia,” di Kantor Walikota Tangerang Selatan, dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021). Acara ini turut dihadiri Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany beserta jajaran, juga civitas akademi Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pamulang, Universitas Pelita Harapan, dan Swiss German University.

“Kita berharap, diplomasi parlemen menjadi komplementer dari diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu, kita ingin menyambungkan itu. Oleh karena itu perlu menyerap aspirasi dari masyarakat, baik dari perguruan tinggi, dari pemerintah daerah tentang hal-hal yang kita perlu sampaikan dan kita kerjasamakan. Misalnya dengan luar negeri. Di BKSAP ada desk international regional dan bilateral dan ini perlu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional kita, kepentingan,” kata Fadli.

Fadli menambahkan, diplomasi di bidang pendidikan juga sudah berjalan cukup lama. Ia mencontohkan, kerja sama antar perguruan tinggi sudah dilakukan, bahkan kini menjadi salah satu prasyarat bagi sebuah akreditasi.

“Sekarang kita sudah border less, semua kebijakan banyak yang berkaitan kebijakan international. Misalnya urusan pandemi, kita pasti terkait dengan WHO juga berkaitan dengan vaksin yang diproduksi negara lain. Semuanya semakin ada interdependensi dan saling ketergantungan. Di sinilah kita memerlukan diplomasi,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Sementara, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengajak masyarakat untuk dapat menyuarakan aspirasinya ke BKSAP DPR RI yang memiliki tupoksi diplomasi politik luar negeri yang sejalan dengan kepentingan nasional. BKSAP terus melakukan sosialisasi untuk menyampaikan aspirasi dan menyerap informasi yang tentu nantinya akan menjadi kebijakan politik luar negeri.

“Karena, secara tupoksi bisa langsung komunikasinya dengan parlemen-parlemen luar negeri untuk menyuarakan. Beberapa succes story yang tadi disampaikan tentu sangat membanggakan bagi kita, mudah-mudahan terus bisa menjadi penyambung komunikasi kepentingan nasional dengan kepentingan internasional itu dampaknya juga akan untuk masyarakat lagi,” tutupnya. (red)