Jakarta – Kementerian Pertahanan dan TNI menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2019 dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2019 tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFra., CSFA., kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kamis (30/7) di kantor Kemhan, Jakarta.

Menhan RI Prabowo Subianto menekankan kepada jajaran Kemhan dan TNI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 secara tuntas dan disertai bukti dukungan yang solid dan valid meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan dituntaskannya hasil rekomendasi BPK RI ini akan semakin memperkuat komitmen Kemhan dan TNI dalam penerapan good governance dan clean governance.

Laporan keuangan Kemhan dan TNI terdiri 5 komponen yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan BPK, Kemhan dan TNI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan wujud nyata dari komitmen dan kerja keras bersama untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilaksanakan BPK RI hasilnya adalah opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran laporan keuangan yang diserahkan/dilaporkan. BPK dalam melakukan audit memberikan 4 level opini, dengan menggunakan 4 standar acuan yaitu kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. Hadir pada acara penyerahan laporan hasil BPK RI atas laporan keuangan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2019 ini; Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S. dan Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M,. Hadir pula sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mebes TNI dan Angkatan serta pejabat di lingkungan BPK RI.

Keberhasilan Kemhan dan TNI meraih opini WTP dari BPK RI untuk yang kedua kalinya merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI, setelah sebelumnya pada Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2018 juga meraih predikat yang sama WTP dari BPK RI. Hal ini juga menjadi komitmen nyata seluruh jajaran Kemhan dan TNI yang telah diwujudkan melalui berbagai upaya perbaikan secara terus menerus dengan selalu bersinergi dengan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan instansi terkait.