Ketua PP ISNU Hery Haryanto Azumi: Pergolakan di Jantung NU Karena Urusan Arus Bawah

Krisis yang tengah melanda organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama belakangan ini turut mengundang perhatian banyak kalangan dari jajaran elit politik nasional sampai masyarakat umum di warung-warung kopi. Salah satunya adalah Hery Haryanto Azumi, pemikir strategis ISNU yang banyak membuat terobosan pemikiran dan strategi untuk membawa manhaj NU dapat diterima masyarakat Indonesia secara nasional.

Dalam sebuah diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Yayasan Menggiring Arus Dunia di Bilangan Kemang Jakarta Selatan pada Senin 24 November 2025, Ketua PP ISNU ini mengatakan bahwa pergolakan di jantung NU ini tidak dapat dipisahkan dari agenda yang telah diperingatkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada saat beliau menjadi Presiden untuk selalu “membangun dari bawah”.

“Masyarakat arus bawah adalah stakeholder utama NU dalam khidmahnya. Karena itu, orientasi pergerakan dan cara bergerak NU harus mencerminkan ketulusan masyarakat dalam memperjuangkan diri dan negaranya,” katanya.

”Urusan Arus Bawah ini telah menjadikan NU sebagai organisasi masyarakat terbesar yang sangat potensial bagi semua kekuatan politik di dalam negeri maupun internasional tetapi juga sangat mengkhawatirkan bagi sebagian kalangan jika kalangan elit NU gagal memproyeksikan organisasi dan kekuatannya kepada publik nasional dan global,” tegas Hery.

Menurut mantan Ketua Umum PMII ini, Pemerintah menganggap NU adalah mitra strategis untuk menjalankan agenda dan program nasional. “Dengan keanggotaan dan afiliasi lebih dari 100 juta orang, siapapun pemerintahnya pasti akan merasa perlu untuk terlibat dalam upaya pengembangan NU yang sesuai dengan orientasi politik dan pembangunan yang dicanangkannya,” tururnya.

Tanpa keterlibatan NU, jelas Hery agenda dan program Pemerintah akan menjadi kehilangan akar dan relevansinya. Demikian pula, masyarakat minoritas yang selama ini mendapatkan perlindungan dengan berkembangnya paham Islam yang moderat ala NU juga berkepentingan dengan eksistensi status quo NU yang mengayomi mereka dengan tulus.

“Terkadang elit NU abai dengan fakta ini dan mudah digoda dengan suatu tawaran politik tertentu yang membuatnya tercerabut dari legitimasi sosial yang selama ini telah membesarkannya dan sesekali juga keblinger dalam sikap arogan bahwa NU dapat dijadikan kuda tunggangan politik untuk mewujudkan ambisi tersebut,” tutur kader NU yang mendapat gelar kebangsawan Kandjeng Pangeran (KP) dari Kasunanan Surakarta ini.

Oleh karena itu, menurut inisiator Forum Satu Bangsa ini, NU harus kembali menegaskan diri sebagai aset nasional yang produktif dan adaptif. NU harus terus hadir sebagai pemberi solusi atas problematika dan kebuntuan fundamental dalam berbangsa dan bernegara. Dan seterusnya, kader dan warga NU harus terlibat aktif dalam kancah-kancah strategis yang penting tidak hanya untuk warga NU tetapi juga untuk semua warga bangsa tanpa melihat melihat latar belakang agama dan kelompoknya.

Dengan penegasan ini, Hery menegaskan bahwa pemerintah dan publik secara umum akan kembali yakin dengan arah pengembangan NU dan dapat terlibat aktif dalam berbagai program NU yang memiliki dampak bagi kemajuan bangsa dan negara secara umum.

“Ketika NU hadir dengan solusi, kewibawaannya akan pulih dan public trust akan memberikan leverage tertinggi bagi peran NU yang lebih besar tanpa harus meminta kepada negara. Namun jika elit NU terlalu sibuk berkonflik di dalam yang hilang bukan hanya doa-doa warga NU tetapi juga harapan dan mimpi publik tentang Indonesia yang mayoritas Muslim tetapi mampu menjadi epicentrum peradaban dunia baru”, tutur Ketua Dewan Pembina Yayasan Menggiring Arus Dunia ini.

Terkait dengan pergolakan aktual di jantung NU, Hery menyatakan bahwa kepengurusan ini harus ditutup secara husnul khatimah dengan konsensus dan keterbukaan. Agenda pribadi tidak boleh mengalahkan agenda publik dan biarkan semua orang tahu apa yang harus dibenahi dari NU dan apa yang dapat mereka bantu untuk perbaikan tersebut.

“Para ulama sepuh harus diberikan kesempatan untuk memberi nasehat dan arahan agar apapun yang terjadi setelahnya tidak lepas dari konsensus publik tersebut, bukan desakan-desakan dari kekuatan tertentu belaka”, pungkas Hery.