Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menggagas “Dialog Nasional” untuk memfasilitasi komunikasi seluruh elemen bangsa.
Dialog nasional ini menurutnya guna menghindari kecurigaan-kecurigaan, prasangka yang justru bisa membuat salah paham.
“Ada praduga-praduga yang tidak tepat. Ini tidak baik jika terus didiamkan, karena berpotensi memecah persatuan seluruh elemen bangsa. Jadi perlu dibangun komunikasi semua pihak,” ujarnya, Selasa (29/11/2016).
Dialog nasional tersebut diharapkan bisa terselenggara setelah Aksi Super Damai 212 yang disepakati berlangsung di Lapangan Monumen Nasional (Monas) dengan kegiatan Salat Jumat berjamaah, dilanjutkan dengan zikir.
Menurutnya, perlu ada konsensus kembali untuk membela NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ma’ruf mengingatkan kepada semua pihak, agar agama tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim.
Disinilah menurutnya peran tokoh-tokoh agama melihat secara objektif Indonesia yang beragam, agar lebih bisa moderat, dan tentu saja tanpa harus mengorbankan ajaran dasar agama.
“Agama memiliki posisi penting, dan tidak terlepas dari keberadaan Indonesia yang religius,” tegasnya.
Dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila, lanjut dia, telah mengakui posisi penting agama, pelindung terhadap kebebasan beragama, harus dipadukan dengan perlindungan terhadap kemurnian agama.
Hal ini berarti bahwa beragama memang harus dijamin, tetapi kebebasan beragama secara menyimpang, tidak dapat dibenarkan – dijamin.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Hery Haryanto Azumi mendukung langkah Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin yang menggagas dialog nasional. Menurutnya, dialog ini penting karena selama ini masyarakat sudah terlalu banyak menerima informasi tidak benar, sehingga memicu beragam pandangan yang negatif.
“Kita lihat di dunia maya, begitu mudah mencaci maki, menghujat. Ini terjadi karena masyarakat disuguhi informasi yang belum tentu benar akibat perbedaan pandangan politik yang tajam. Kondisi ini mengarah pada ketidaksantunan berpolitik,” tandasnya.
Menurut Hery – sapaan akrabnya, komunikasi politik tidak bisa dibangun hanya pada entitas politik, tapi juga entitas sosial. Dialog nasional yang digagas Kyai Ma’ruf menurutnya, adalah upaya merajut kembali komunikasi dengan kekuatan sosial masyarakat.
“Ini perlu dirapihkan,” pungkasnya. (rls/sm/fid)
-
Bisnis22 jam ago
KAI Daop 1 Jakarta dan Komunitas Sadulur Spoor Ajak Masyarakat Tertib di Perlintasan Sebidang JPL 46 Stasiun Pondok Jati
-
Bisnis22 jam ago
Stasiun Jatake Hadirkan Kenyamanan Dalam Transportasi Publik Terintegrasi di BSD
-
Bisnis22 jam ago
Micin Tanpa MSG: Apakah Benar Ada? Ini Faktanya
-
Bisnis20 jam ago
REA Berdayakan Lebih dari 600 Petani Swadaya di Kalimantan Timur untuk Kepatuhan EUDR dan Sertifikasi RSPO dengan Dukungan Teknis dari KOLTIVA
-
Bisnis22 jam ago
BSI Maslahat Gelar Boothcamp Maslahat Staff Development Program (MSDP) untuk Membentuk Karakter dan Kapasitas Amil Muda
-
Bisnis22 jam ago
Stasiun dan Kereta Ramah Disabilitas, Wujud Pelayanan Inklusif
-
Pemberitahuan2 hari ago
Seleksi Terbuka Komisaris dan Direksi Perseroda PITS
-
Bisnis22 jam ago
Access by KAI Catat 12,6 Juta Transaksi Semester I 2025, Dominasi Penjualan Tiket Kereta Api