Demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka KPP Pratama Serpong mengadakan pertemuan dengan wajib pajak besar di aula Gedung BRI, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (23/02/2017). Hadir dalam acara ini Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, Kepala KPP Serpong Arif Mahmudin Zuhri, Wakil Komandan Kodiklat TNI, Marsekal Pertama TNI Yadi I. Sutanandika Kakanwil Dirjen Pajak Proinsi Banten Hari Gumelar, serta CEO Regional BRI Widodo Danuarso.

Kepala KPP Serpong Arif Mahmudin Zuhri menyampaikan bahwa forum ini sebagai penggagas karena ingin membangun sinergi antara pemerintah dengan wajib pajak agar berjalan dengan baik,  bersama-sama mewujudkan pembangunan nasional melalui KPP pratama Serpong. Walaupun terdiri dari 3 kecamatan, namun KPP Pratama Serpong mampu menyumbang sekitar 3 Triliun untuk negara dan ketika ada program Tax Amnesty (Amnesti Pajak) jumlah wajib pajak ada di KPP ini mencapai 98 ribu wajib pajak.

“5.25 persen diantaranya sudah mejadi wajib pajak, hal ini termasuk salah satu yang paling banyak diantara KPP Pajak yang lain,” ungkap Arif Mahmudin.

Arif melanjutkan, KPP Pratama Serpong sendiri mempunyai target untuk tahun 2016 yang masih tersisa sekitar 40 hari, wajib pajak yang belum mengikuti Tax Amnesty bisa langsung untuk mendaftarkan.

“Sampai dengan saat ini uang tebusan yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah 311 miliar, sekitar hampir 200 triliun harta yang diungkap di Kota Tangerang Selatan dengan sumbangan PPH 21 di Kota Tangerang Selatan sekitar 123 miliar,” bebernya.

Sementara itu Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara temu wajib pajak ini. Kota Tangerang Selatan sebagai kota baru hasil pemekaran Kabupaten Tangerang, merupakan kota strategis karena berbatasan dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan Depok. Laju pertambahan penduduk sekitar 3.4 persen dihuni oleh usia produktif, pertumbuhan ekonomi di Tangsel sekitar 7.23 persen dengan tingkat inflasi 3 persen, dan dominasi ekonomi terbanyak di sektor tersier.

Kota Tangsel sebagai kota baru terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, sambung Benyamin, Kota Tangsel memiliki 4 fungsi yakni fungsi hunian, pendidikan, perdagangan, dan jasa.

“PAD Kota Tangsel 2009 APBD hanya 900 miliar, tahun ini ABPD kota Tangsel mencapai 3.4 Triliun dengan kontribusi PAD 1.1 triliun dengan sektor pajak terbesar dari PPHTB, PPH 21, 25, 29,” kata Benyamin.

Benyamin Davnie menegaskan, temu wajib pajak ini sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan kesejahteraan masyarakat Tangsel. Dia  berharap dari hasil pertemuan ini menghasilkan pendapatan negara yang terus bertambah.

“Mari membangun Indonesia dimulai dari Tangerang Selatan,” tutupnya. (rls/fid)