Kabartangsel.com, Nasional – Pemerintah Republik Indonesia didorong untuk menjadi inisiator pertemuan pimpinan sejumlah negara ASEAN untuk membahas upaya jalan damai penyelesaian krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine Myanmar yang menimpa warga Muslim Rohingya.

“Pemerintah RI bisa menjadi inisiator pertemuan pemerintah dan tokoh lintas agama negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar yang dialami warga Muslim Rohingya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Dzikir Hubbul Wathon, Hery Haryanto Azumi, Rabu (30/8/2017).

Pertemuan tersebut dalam rangka penyelesaian melalui jalan damai. Menurut Hery yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini langkah-langkah mempertemukan pemerintah dan toko lintas agama negara-negara ASEAN merupakan bagian dari politik Pemerintah RI yang bebas aktif.

“Ini sekaligus poin baik untuk Indonesia sebagai negara yang mengedepankan semangat keberagaman – toleransi,” tegasnya.

Ia sendiri mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah RI melalui diplomasi. Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri telah berupaya melobi Pemerintah Bangladesh dan meminta agar persoalan ini direspon atas dasar kemanusiaan, sehingga tidak perlu melakukan pemblokadean terhadap warga Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri. Selain itu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dikabarkan telah mengontak Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, U Thaung Tun.

Kekerasan di kawasan Rakhine mulai terjadi akhir Oktober 2016 lalu. Ketika itu sembilan polisi dikabarkan tewas dalam serangan militan Rohingya di pos perbatasan. Kejadian tersebut akhirnya memicu operasi militer besar-besaran yang dilakukan pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar berdalih operasi tersebut dilakukan guna mencari para militan Rohingya. (sm/fid)