Dari hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara  KPU Kota dan Kabupaten Se-Banten pasangan calon urut 1 yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy menjadi juara dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten mengalahkan pasangan  Rano Karno-Embay Mulya Syarief. Paslon No urut 1 itu mendapat  2.411.240 suara, sedangkan pasangan calon urut 2 mendapat 2.321.597 suara. Dengan demikian,  ada selisih suara sebanyak 94.842 atau 1,89 persen.

Dengan hasil seperti  itu, tim kuasa hukum Wahidin-Andika, Ramdan Alamsyah mengatakan keinginan Paslon urut 2 untuk meggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) bakal ditolak karena tidak memiliki legal standing. “Kalau mengajukan gugatan tanpa legal standing, pasti ditolak,” ujar Ramdan Alamsyah kepada wartawan, Sabtu (25/2/2017).

Berdasarkan  Peraturan MK No 1/2015 pasal 7 (c) maka selisih suara Maksimal WAJIB 1% dari suara SAH yang masuk. Lalu Berdasarkan pasal 158 (2) UU RI No. 8 /2015 Selisih Harus Maksimal 1 % dari total suara SAH yang masuk.

“Berdasarkan hal tersebut di atas dapat, saya simpulkan bahwa pasangan calon nomor 2 secara hukum tidak dapat mengajukan gugatan ke MK. Hal Ini disebabkan oleh karena tidak memenuhi syarat formil  sebagaimana diatur di dalam UU RI Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan MK nomor 1 tahun 2015,” kata Ramdan.

“Jadi cukup pertanggal 3 Maret 2017, pasangan WH-Andika secara defacto adalah pemenang dan pasangan calon Gubernur serta Wakil Gubernur Banten terpilih,“  ucap Ramdan meyakinkan.

Sebelumnya, hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilgub Banten yang digelar KPU Kota Tangerang, Kamis (23/2), memutuskan pasangan nomor urut 1 Wahidin Halim- Andika Hazrumy unggul dengan perolehan 66,85 persen suara. Sedangkan lawannya paslon nomor urut 2, Rano Karno – Embay Mulya mendapatkan 33,15 persen suara.

Komisioner KPU Kota Tangerang Bidang Teknis Perhitungan Banani Bahrul mengatakan paslon nomor 1 meraih sebanyak 508.935 suara dan Paslon nomor 2 sebanyak 252.395 suara dari 13 Kecamatan di Kota Tangerang.

“Walau pun ada keberatan tapi tidak mempengaruhi hasil pleno. Keberatan saksi tetap menjadi catatan. Para komisioner KPU Kota Tangerang dan saksi sudah menandatangi berita acara hasil rapat pleno tersebut,” ucapnya.  (ril/fid)