Setelah menerima pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), dan setelah juga menerima para tokoh ulama Aceh, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3).

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang mendampingi Presiden Jokowi secara bergiliran menerima tokoh-tokoh dari berbagai agama itu mengatakan, sebagian tokoh agama memanfaatkan pertemuan dengan Presiden untuk meminta klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang, berita-berita tidak berdasar, hoaks dan lain sebagainya.

“Terkait Bapak Presiden itu antek asing atau tidak, kemudian isu PKI, isu tidak memperhatikan umat Islam, dan seterusnya, dan seterusnya yang semuanya itu dijawab oleh Bapak Presiden bahwa itu semua tidak benar,” kata Menag kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima tokoh-tokoh ulama Aceh, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3) siang.

Terkait isu-isu itu, menurut Menag, para tokoh agama dan ulama mengharapkan agar Presiden sebaiknya tidak lagi diam saja menyikapi isu-isu yang tidak berdasar itu, dan mereka meminta  Presiden lebih tegas untuk menjawab, mengklarifikasi bahwa semua isu-isu apalagi yang berkembang di media sosial (medsos) itu tidak benar.

“Mereka para ulama itu, tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung dan bersedia sepenuhnya membantu Bapak Presiden untuk menyebarluaskan jawaban terhadap berita-berita yang tidak berdasar itu,” jelas Menag.

Jangan Ancam Keutuhan

Mengenai respon Presiden Jokowi terkait masukan dari para tokoh agama dan ulama itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Presiden menyampaikan bahwa  kehidupan politik kita yang memang menimbulkan keragaman pilihan, karena memang agenda politik itu kan tidak tunggal, selalu ada pilihan-pilihan, ada calon-calon anggota legislatif, ada capres-capres, cawapres dan seterusnya.

Tapi keragaman ini, Presiden meminta jangan sampai lalu kemudian ditempuh dengan cara-cara yang tidak sehat. Dengan membuat berita-berita yang tidak berdasar, apalagi saling menebarkan fitnah.

“Yang ini akibatnya tidak hanya kepada para calon yang sedang tampil, apakah calon anggota legislatif atau capres-cawapres, tapi keutuhan bangsa ini secara keseluruhan,” ujar Menag mengutip  Presiden Jokowi.

Menag menuturkan, itu yang harus menjadi pemahaman kita semua bahwa keragaman perbedaan pilihan politik jangan sampai lalu kemudian menimbulkan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa itu terancam bahkan lalu kemudian terpecah belah.

“Ini yang Bapak Presiden wanti-wanti dan seluruh ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama yang hadir amat sangat mendukung dengan pandangan seperti ini,” pungkas Menag.