Upaya Pemerintah Jaga Peran UMKM sebagai Tulang Punggung Perekonomian

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global. Menurutnya, hal ini karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia.

“Mereka menyumbang 90 persen dari kegiatan bisnis dan berkontribusi lebih dari 50 persen lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Di negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi ini sebenarnya jauh lebih besar jika kita juga memasukkan UMKM informal yang sebagian besar tidak tercatat,” ujar Menkeu dalam The 6th Annual Islamic Finance Conference, Rabu (24/08/2022) secara daring.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemulihan dan kinerja perekonomian juga disumbangkan oleh pemulihan UMKM. Untuk itulah, rancangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menempatkan pemulihan UMKM sebagai salah satu pilar terpenting selain kesehatan dan perlindungan sosial.

“Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99 persen dari total kegiatan bisnis. Mereka bahkan menyerap 97 persen lapangan kerja dan menyumbang 60 persen dari PDB kita,” ujarnya.

Meski menjadi penyumbang mayoritas PDB di Indonesia, namun Menkeu mengatakan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kurangnya akses pasar, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kurangnya penggunaan teknologi yang lebih maju, dan juga keterbatasan akses ke layanan keuangan. Kondisi ini juga diperparah oleh infrastruktur yang kurang memadai di daerah terpencil.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, prioritas Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM sebenarnya adalah mengatasi semua aspek kelemahan tersebut,” tutur Menkeu.

Untuk itu, Pemerintah menjaga peran dan momentum pertumbuhan UMKM melalui empat hal.

Pertama, dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berupa jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan bandara, namun juga infrastruktur konektivitas digital.

“Kami menganggarkan anggaran yang cukup besar agar kami dapat memastikan bahwa daerah terpencil di sekitar 20 ribu desa di Indonesia akan terhubung melalui Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga mereka semua yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital,” jelas Menkeu.

Kedua, melalui program pembiayaan. Menkeu mengatakan bahwa sekitar 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Untuk itu, pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) memberikan dukungannya.

Ketiga, dengan terus mendorong digitalisasi UMKM. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024.

Terakhir, melalui peningkatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membuahkan hasil yang efektif dalam pemberdayaan UMKM.

“Dukungan pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Maka kita perlu menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM,” pungkasnya. (sk)