Kabupaten Tangerang
Ahmed Zaki Iskandar Proyeksikan Realisasi Investasi 2023 Lebih dari Rp20 Triliun

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mencatat realisasi investasi pada semester I-2023 sebesar Rp 16,7 triliun atau meningkat 96,1% secara year on year (_yoy_). Peningkatan ini berkat adanya penyederhanaan perizinan investasi yang dilakukan pemerintah pusat.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan, semangat dari pemerintah pusat untuk menyederhanakan perizinan di daerah itu sangat terasa. Buktinya, realisasi investasi Kabupaten Tangerang naik signifikan dari 2020 yang hanya sebesar Rp 9 triliun.
“Alhamdulillah di Kabupaten Tangerang semester 1, PMA (penanaman modal asing) Rp 9,6 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) Rp 7,2 triliun,” ujar dia dalam acara Investor Daily Roundtable di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (14/9) malam.
Menurutnya, investor akan hadir ketika daerah benar-benar mempersiapkan karpet merah dengan proses perizinan mudah dan pemangkasan birokrasi. Dirinya berharap pemerintah pusat dapat menyempurnakan sistem Online Single Submission (OSS).
Di Tangerang sendiri diproyeksikan realisasi investasi akan mencapai lebih dari Rp 20 triliun hingga akhir 2023. Salah satu resep Tangerang menjadi ladang investasi adalah dengan proses perizinan yang cepat.
“Ini luar biasa sekali karena 3 tahun kita suffering (menderita) karena covid kan. Resep (peningkatan investasi) tertentu kita sediakan ‘karpet merah’ dengan proses perizinan cepat, efisien, efektif dan transparan,” ujar Bang Zaki, panggilan akrabnya.
Saat ini diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menggencarkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk seluruh daerah di Indonesia. Tangerang sendiri salah salah satu penyumbang terbesar adalah melalui investasi, terutama untuk sektor permukiman dan perumahan, industri dan perdagangan.
Namun, ia berpesan kepada daerah lain yang tidak memiliki potensi tersebut untuk tidak kalang kabut mencari sumber PAD. Jangan sampai daerah yang memiliki hutan memaksa untuk membuat kawasan industri atau permukiman dengan merusak kawasan hutan.
Pasalnya, nantinya akan dibentuk kebijakan carbon trade yang merupakan kegiatan jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida. Pemerintah daerah yang memiliki kawasan hutan luas dapat menjual kredit karbon dan mendapatkan penghasilan dari negara pembeli emisi karbon dari industri atau negara lain.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada potensi sebesar Rp 8.000 triliun yang bisa dimanfaatkan dari karbon trade, yaitu memperdagangkan hutan yang bisa menyerap karbon.
“Ini sangat menarik bagi daerah yang tidak memiliki sumber PAD seperti di Pulau Jawa. Jangan lagi membongkar hutan, karena itu akan jadi sumber PAD,” tutup Bang Zaki.
-
Banten2 hari ago
Jumbara PMR Banten IV Sukses, Dihadiri IFRC dan Palang Merah Jepang
-
Techno2 hari ago
Keunggulan yang Ditawarkan HONOR 400 Series di Indonesia
-
Nasional2 hari ago
Dukung Program Kesehatan Gratis, Kemenag RI Libatkan Jutaan Siswa dan Santri
-
Banten2 hari ago
Komisi V DPRD Banten Terima Kunjungan Kerja DPRD Kab. Purwakarta
-
Banten2 hari ago
Raker Komisi V Bahas Raperda Usul DPRD Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten
-
Sport10 jam ago
Timnas Putri Indonesia Gagal Lolos ke Piala Asia 2026 Usai Kalah 1-2 dari Taiwan
-
Bisnis10 jam ago
Ergo Pergola Hadirkan Struktur Outdoor Elegan dan Tangguh untuk Hunian dan Bisnis Premium
-
Pemerintahan8 jam ago
Munas Aswakada 2025, Pilar Saga Ichsan: Kolaborasi Wakil Kepala Daerah Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045