Dedi Mulyadi Proses Hukum Pelaku Pungli Supir Angkot Kawasan Puncak Diduga oleh Oknum Dishub Bogor

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menyelidiki dugaan pemotongan bantuan insentif bagi sopir angkutan kota (angkot) yang diberikan oleh Gubernur. Insentif yang seharusnya mencapai Rp1 juta per sopir ini dilaporkan hanya diterima sebesar Rp800 ribu akibat adanya pemotongan oleh oknum tertentu.

Gubernur Dedi Mulyadi telah mengutus salah satu orang kepercayaannya, Haji Mumu, untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. Dalam pertemuan dengan komunitas sopir angkot di Bogor, ditemukan adanya potongan sebesar Rp200 ribu yang diduga dilakukan oleh oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub), Organda, serta KKSU (Kelompok Koordinasi Sopir dan Unit Angkot). Para sopir mengungkapkan bahwa mereka diharuskan menyerahkan sejumlah uang dengan dalih administrasi atau sebagai bentuk keikhlasan.

Seorang sopir angkot bernama Emen, menjelaskan bahwa dahulu profesi ini cukup menjanjikan dengan setoran harian yang lebih ringan. Namun, dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi serta kehadiran transportasi online, pendapatan sopir angkot mengalami penurunan drastis. Ia juga menambahkan bahwa meskipun bantuan ini sangat berarti bagi mereka, pemotongan dana tersebut sangat merugikan.

Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari Bank Jabar Peduli dan Baznas, dengan total Rp1 juta dalam bentuk uang tunai serta paket sembako senilai Rp500 ribu.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Gubernur berencana untuk mentransfer insentif langsung ke rekening sopir dan pemilik angkot guna menghindari praktik pemotongan ilegal. Ia juga mengusulkan skema baru dalam industri angkot, seperti peralihan ke mobil listrik serta desain angkot yang lebih nyaman untuk wisatawan, guna meningkatkan daya tarik angkutan umum di Jawa Barat.

Selain itu, Gubernur Dedi menyoroti permasalahan kemacetan di beberapa titik utama seperti pertigaan Muncang, Mega Mendung, dan Cisarua. Ia berjanji akan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, terutama saat musim liburan. Salah satu rencananya adalah memberikan kompensasi kepada sopir angkot saat mereka diliburkan demi mengurangi kepadatan lalu lintas.

Menanggapi kasus pemotongan dana ini, Gubernur menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Ia meminta para sopir untuk bersedia menjadi saksi dalam proses hukum guna menindaklanjuti praktik pemotongan insentif secara ilegal. “Jika terbukti, mereka harus bertanggung jawab. Saya akan menindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Para sopir angkot menyambut baik langkah tegas Gubernur dan berharap agar skema bantuan di masa depan lebih transparan dan tidak merugikan mereka. Dengan adanya perbaikan sistem distribusi bantuan dan pengawasan lebih ketat, diharapkan kesejahteraan sopir angkot dapat meningkat tanpa harus menghadapi praktik pungutan liar dari pihak tak bertanggung jawab.