Nasional
Kemenkes Luncurkan Program Pengampuan Kesehatan Ibu dan Anak di Jawa Barat

Kementerian Kesehatan RI resmi meluncurkan Program Pengampuan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Provinsi Jawa Barat. Program ini merupakan langkah strategis dan terukur untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir serta menekan prevalensi stunting, melalui optimalisasi peran rumah sakit rujukan nasional dan jejaring fasilitas kesehatan di daerah.
Peluncuran program dilakukan dalam kegiatan Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) di Auditorium Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (10/6).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa isu AKI dan AKB bukan sekadar persoalan data, melainkan menyangkut keselamatan nyawa.
“Kalau Jawa Barat bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka angka nasional juga ikut turun. Karena 17% kematian ibu dan bayi terjadi di Jawa Barat,” tegasnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama penerapan program karena tingginya beban AKI-AKB serta kualitas sistem pelaporan fasyankes yang sudah baik (di atas 90%).
“Tiga kabupaten dengan beban kematian tertinggi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung, akan menjadi fokus intervensi. Masing-masing akan didampingi oleh rumah sakit pengampu nasional: RS Harapan Kita Ibu dan Anak, RSCM, dan RSHS,” jelas dr. Endang.
Sebanyak 12 puskesmas dan jejaring fasyankes tingkat pertama akan dilibatkan. Fokus pengampuan mencakup standardisasi SOP klinis, penguatan sistem rujukan, pelatihan berkelanjutan, hingga mentoring langsung oleh RS pengampu.
Kemenkes menargetkan keberhasilan di Jawa Barat sebagai model nasional yang dapat direplikasi di seluruh provinsi melalui pendekatan berbasis data, kolaborasi, dan lintas sektor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan.
“Kesehatan masyarakat tak bisa hanya mengandalkan fasilitas rumah sakit. Ia harus dibangun dari rumah, sekolah, dan lingkungan,” ujar Gubernur Dedi.
Ia juga mengusulkan sejumlah kebijakan preventif, seperti pemeriksaan kesehatan pranikah, bekal makanan sehat dari rumah untuk anak sekolah, dan sertifikasi kesehatan bagi pedagang jajanan sekolah.
Menkes turut mengapresiasi capaian Jawa Barat dalam menurunkan angka stunting, yang kini berada di 15,9%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 19,8%.
“Ini luar biasa karena penduduk Jawa Barat paling banyak, ibu hamil paling banyak,” ujarnya.
Tangsel4 minggu agoBenyamin Davnie Lepas Kontingen Sepak Bola Putri Tangsel ke Turnamen Internasional di Swedia
Pemerintahan4 minggu agoPemkot Tangsel Terima Reses DPRD Provinsi Banten, Bahas SPMB, Usulan Penambahan SMA Negeri hingga Pengendalian Banjir
Pemerintahan4 minggu agoDiskominfo Tangsel Bawa Semangat Kolaborasi Digital di Forum Komdigi APEKSI 2026
Pemerintahan4 minggu agoRakernas XVIII APEKSI 2026, Pilar Saga Ichsan: Forum Strategis Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Tangerang Selatan4 minggu agoDara Swandana dan Aiman Rasyapradipta Rangkuti Wakili Tangsel di Youth City Changers APEKSI 2026
Pemerintahan4 minggu agoPilar Saga Ichsan Tinjau Booth Paviliun Tangsel di APEKSI 2026
Pemerintahan4 minggu agoBenyamin Davnie: Pemkot Tangsel Dukung LANTIP Perkuat Program Kesehatan dan Pemberdayaan Lansia
Serba-Serbi2 minggu agoPerda Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023: Di Wilayah yang Sudah Terpasang Jaringan, Kewajiban Menggunakan Layanan PAM Mulai Berlaku























