Presiden Joko Widodo minta adanya fokus untuk peningkatan nilai tambah tol laut bagi perekonomian daerah. ”Kemudian fokus yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah tol laut bagi perekonomian daerah. Di sini saya mencatat bahwa transportasi laut hanya menyumbang 0,3% dari keseluruhan PDB kita,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Akselerasi Program Tol Laut, di Kantor Presiden, DKI Jakarta, Kamis (05/03/2020).

Angka itu, menurut Presiden, jauh lebih rendah dibanding kontribusi transportasi udara maupun transportasi darat. ”Ini angkanya, transportasi darat pada PDB per September 2019 sebesar 2,4 meningkat 2,14% pada tahun 2014 menjadi 2,47 pada 2019,” Presiden menjelaskan. Transportasi udara, lanjut Presiden, menyumbang kontribusi 1,6 terhadap PDB meningkat lebih pesat lagi yakni 1,03% tahun 2014 menjadi 1,62% di tahun 2019.

Kepala Negara menambahkan sebaliknya peranan transportasi laut selama ini sangat rendah justru menurun dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2019. ”Inilah yang harus dilihat lagi karena kalau saya lihat sebenarnya di wilayah bagian timur saya kira tol laut kita sudah, terakhir saya enggak tahu sudah berapa tambang trayek yang ada, nanti tolong menteri Menko bisa menyampaikan hal tersebut,” terang Presiden.

Presiden meminta agar hal itu segera diperbaiki dan tol laut juga terkoneksi dengan kawasan industri maupun sentra-sentra ekonomi lokal. ”Saya juga minta pemerintah daerah, BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut ini sehingga memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi lokal,” pungkas Presiden di akhir pengantar.

Turut hadir dalam ratas kali ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menperin Agus Gumiwang, Mendag Agus Suparmanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri KUKM Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta pejabat eselon satu di lingkungan lembaga kepresidenan.

Kurangi Disparitas Harga dan Pangkas Biaya Logistik
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa tujuan adanya tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal. ”Namun saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal,” tutur Presiden.

Kepala Negara memberikan contoh seperti biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Bangkok, dan Jakarta ke Shanghai. ”Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura. Inilah yang harus dibenahi bersama sehingga tujuan awal dari tol laut untuk menekan disparitas harga antar wilayah akan bisa kita capai,” imbuh Presiden.

Oleh karena itu ada 2 hal yang menjadi fokus bersama, lanjut Presiden, yang pertama mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien. ”Biaya logistik antar daerah antar wilayah antarprovinsi harus bisa diturunkan. Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mendapatkan laporan biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya, ini memang betul terutama dari wilayah timur, jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh, tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang. (rls)