Merasa terusik oleh derasnya wisatawan, bahkan tak jarang melakukan pencemaran, masyarakat Adat Baduy mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghapuskan kawasan adat Baduy sebagai destinasi wisata. Melalui Surat terbuka, mereka berharap wilayah Baduy ditetapkan menjadi cagar alam dan cagar budaya.

Melansir Fesbuk Banten News dalam surat terbuka yang dilihat Senin (6/7/2020) keputusan ini dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (4/7) untuk membahas surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Jaro Saidi, salah satu Pemangku Adat di Baduy mengungkapkan keresahannya bahwa pencemaran lingkungan di wilayah Baduy semakin mengkhawatirkan. Banyak pedagang dari luar Baduy berdatangan ke dalam, sebagian besar menjual produk makanan minuman berkemasan plastik sehingga mendatangkan persoalan baru.

“Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut,” ujar Jaro Saidi.

Ia juga menjelaskan, selama wisatawan mengalir ke kawasan Baduy, maka tak henti-hentinya pedagang bebas berjualan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tanpa memperhatikan aturan yang berlaku di Baduy.

“Diantaranya merokok dan membuang puntung sembarangan. Padahal adat tak memperbolehkan hal tersebut, ” Katanya.

Bahkan, lanjutnya, salah satu tatanan Baduy yang dilabrak , yakni mengambil gambar Baduy dalam dan menyebarluaskan. Seperti yang dilakukan lembaga asing “google Maps.

Oleh karenanya, demi kelestarian lingkungan dan adat Baduy, mereka meminta kepada presiden untuk mencoret Baduy dari peta wisata.

Pertemuan tersebut juga sekaligus memberikan mandat kepada tim dari luar wilayah Baduy yang dikepalai oleh Heru Nugroho, dan 3 anggota lainnya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara. Mereka dipercaya oleh Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.

Secara lisan, mandat disampaikan langsung oleh Jaro Tangtu Cikeusik, kerap disapa Jaro Alim, yang turut disaksikan oleh Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Selanjutnya diadakan pertemuan dengan lembaga adat Baduy, sekaligus memberikan mandat secara administratif kepada Tim Heru Nugroho, dimana mandat administratif tersebut diberikan langsung dan diwakili oleh Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas).

Heru Nugroho selaku ketua Tim, mengaku sangat antusias dan siap menjadi narahubung aspirasi masyarakat Baduy ke Presiden Joko Widodo. “Karena kedekatan saya kepada masyarakat Baduy yang sudah terjalin sekian lama, mungkin saya diberikan kepercayaan oleh mereka (Pemangku Adat Baduy) untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Presiden melalui surat terbuka ini,” terang Heru.

Heru menjelaskan dalam kesempatan tersebut agendanya adalah penandatanganan surat terbuka oleh timnya, juga pembubuhan cap jempol yang dilakukan oleh pemangku adat Baduy, di antaranya yaitu Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas).

“Setelah proses ini rampung, saya dan tim akan membawa surat tersebut untuk kemudian dikirimkan ke Presiden Joko widodo, Kementerian, dan Pemerintahan Banten. Harapannya semoga pemerintah kita mau mendengarkan aspirasi masyarakat Baduy dan mencari solusi terbaik bagi kelangsungan tatanan adat budaya Baduy,” harapnya.(LLJ).