Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Klaim tersebut adalah tidak benar. Faktanya, hal tersebut tidak pernah dikatakan oleh SBY pada video asli di Youtube dan gambar pada postingan Facebook adalah tangkap layar dari video tersebut.

Selengkapnya pada penjelasan!

= = = = =

KATEGORI: Konten yang Menyesatkan

= = = = =

SUMBER: Facebook
https://archive.vn/bUqiC

= = = = =

NARASI:

“Rakyat punya hak untuk mengkritik
Jadi gapapa kalo demo anarkis, sekalian saya tambah pasukan”

= = = = =

PENJELASAN:

Beredar pada Facebook akun dengan nama Anti Provokasi mempostingan gambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan klaim SBY mengatakan “rakyat punya hak untuk mengkritik. Jadi gapapa kalo demo anarkis, sekalian saya tambah pasukan”. Postingan tersebut diunggah pada 15 Oktober 2020.

Setelah ditelusuri, ditemukan video yang sama dengan gambar tersebut. Dalam video yang berjudul “pesan SBY untuk pemerintah” dan video yang sama pada channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ditemukan kata-kata tersebut.

“Rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya ketidak sukanya kepada negara, pemimpin itu kalau mendengarkan rakyatnya itu perlu untuk introspeksi. Jadi sekali lagi harapan saya saudara-saudara saya rakyat Indonesia menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional. Kalau statement yang seperti pemerintah berbohong harus disertai bukti, tetapi silahkan gunakan untuk kepentingan bangsa kita” menit ke 4:16 pada Youtube Susilo Bambang Yudhoyono 23 Maret 2018.

Dengan demikian, klaim bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan “Rakyat punya hak untuk mengkritik
Jadi gapapa kalo demo anarkis, sekalian saya tambah pasukan” adalah tidak benar. Faktanya, hal tersebut tidak pernah dikatakan oleh SBY pada video asli di Youtube dan gambar pada postingan Facebook adalah tangkap layar dari video tersebut, sehingga hal ini masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

REFERENSI:

https://republika.co.id/berita/p5xcbl409/sby-minta-amien-rais-dan-luhut-segera-selesaikan-polemik