Cek Fakta: [SALAH] Video Rapat Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS

Beredar video di media sosial yang menunjukkan proses rapat yang diklaim sebagai rapat pengangkatan seluruh tenaga honorer,P3K dan non PNS dengan batas minimal 12 tahun masa kerja. FAKTANYA, melalui website resminya, KemenpanRB membantah isis dalam video tersebut. Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS.

[KATEGORI]: KONTEN YANG MENYESATKAN

[SUMBER]: MEDIA SOSIAL

======

[NARASI]:

“ALHAMDULILLAH KEPUTUSAN MENPAN TERBARU FEBRUARI 2020 SELURUH HONORER, P3K DAN PEGAWAI NON PNS AKAN DIANGKAT MENJADI PNS MINMAL 12 TAHUN MASA KERJA..”

======

[PENJELASAN]:

Beredar sebuah video dengan tambahan narasi didalamnya yang menyebutkan bahwa Menpan terbaru akan mengangkat seluruh tenaga honorer, p3k, dan pegawai non PNS menjadi PNS apablia masa kerja telah mencapai 12 tahun.

Setelah ditelusuri, melalui website reseminya (https://menpan.go.id/) Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menengaskan bahwa hingga saat ini Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS.

“Video tersebut dipastikan hoaks serta berisi informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Video dengan durasi 4 menit 22 detik itu menampilkan suasana rapat dengan pimpinan rapat yang membacakan narasi yang diperkirakan keputusan yang dimaksud.

Atmaji menyampaikan bagi masyarakat yang menerima video tersebut agar tidak percaya dan tidak menyebarluaskan video yang berisi informasi hoaks tersebut. Penyebarluasan video hoaks tersebut dapat dikenai Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.”

Masyarakat cukup diresahkan dengan adanya video tersebut. Untuk itu, Kementerian PANRB tidak tinggal diam dan telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang untuk menelusuri pembuat dan penyebar video tersebut. “Kami telah melaporkan ke pihak kepolisian,” jelasnya.

Jika terdapat pernyataan terkait kebijakan perihal aparatur negara dan seleksi CPNS, dapat langsung menghubungi Media Center Kementerian PANRB yang dapat dihubungi melalui nomor (+6221) 7398381-89 atau melalui email di halomenpan@menpan.go.id.