Delegasi RI Kunjungi Pusat Operasi INASAR di Antakya Turki

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi pusat operasi tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) di Kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki, pada Rabu (22/02/2023). Rombongan diutus oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Turki.

Menko PMK yang didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Duta Besar RI untuk Turki. Lalu Muhamad Iqbal, tiba di lokasi sekitar pukul 12.53 waktu setempat. Delegasi kemudian menyimak penjelasan dari pemimpin tim INASAR, Yopi Haryadi, sambil berkeliling melihat tenda-tenda.

Menko PMK pun menyampaikan kesannya dengan apa yang telah dilakukan oleh tim INASAR dalam melakukan misi pencarian dan pertolongan. Menko Muhadjir berharap tim INASAR bisa menjalankan sisa masa tugasnya dengan baik dan menjaga kepercayaan dari dunia internasional.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik untuk sisa tugas-tugas yang bersangkutan dan terus mendapatkan dukungan dari pemerintah Turki, masyarakat Turki dan tidak lupa karena ini merupakan bagian dari misi UN karena itu tugas ini betul-betul sudah bisa mendapatkan kepercayaan bukan hanya sebagai wakil Indonesia tetapi juga wakil internasional yatu sebagai misi UN,” ujar Menko PMK.

Menurut Menko PMK, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah mendapatkan lisensi internasional untuk medium urban search and rescue team dari PBB. Ke depannya, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkannya ke level yang lebih tinggi.

“Ini akan kita tingkatkan menjadi heavy dan kemarin Bapak Presiden sudah menyetujui untuk akan diperlengkapi peralatan-peralatan dan kemampuan kapasitas personelnya untuk bisa kita mendapatkan lisensi untuk tingkat berat pertolongan pencarian dan penemuan kelas berat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyebut bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya untuk mempersiapkan terkait alokasi anggarannya sesegera mungkin. Adapun alokasi anggarannya akan disiapkan melalui kebijakan khusus dari bendahara umum negara.

“Kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya nanti supaya dibicarakan alokasi anggarannya akan ada kebijakan khusus mungkin nanti akan diambilkan dari BUN, jadi diambilkan dari Bendahara Umum Negara karena di dalam APBN belum tercantum,” tandasnya.