Setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten mengeluarkan hasil pemeriksaannya tersebut, Kamis (28/5/2015).

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Banten Sunarto mengungkapkan, dari delapan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Pandeglang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapatan (TMP).

“Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Tangsel mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP),” ujar Sunarto.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Banten Pusvita Ningtias mengungkapkan, opini TMP yang diberikan pihaknya kepada Kabupaten Pandeglang,  karena laporan yang disajikan Pemkab Pandeglang tersebut sebagian besar tidak dapat diyakini kewajarannya.

“Hal ini kami kira karena Pemkab Pandeglang pada tahun anggaran 2014 telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual, namun belum didukung dengan SDM dan aplikasi sistem akuntansi yang memadai,” ujar Pusvita.

Dijelaskan Pusvita, masalah yang terjadi dalam penyajian laporan Pemkab Pandeglang tersebut meliputi pelaporan pencatatan aset tanah, dan inventarisasi aset belum lengkap serta belum didukung bukti kepemilikan.

“Permasalahan lainnya, pendapatan dalam laporan operasional tahun anggaran 2014 dan 2013 dicatat sebesar Rp. 1,85 triliun dan Rp. 1,54 triliun, dan beban dalam laporan operasionalnya masing-masing sebesar Rp. 2,38 triliun dan 1,26 triliun. Namun itu tidak didukung rincian transaksi berupa jurnal maupun kertas kerja yang memadai,” katanya.

Dikatakan Pusvita, kendati mendapatkan opini TMP, upaya Pemkab Pandeglang perlu diapresiasi dalam penyajian laporan keuangannya. “Pemkab Pandeglang sudah bagus, memulai membuat laporan dengan berbasis akrual. Laporan dengan SAP ini memang sulit,” ujarnya. (rb/kt)