Nasional
Kemenag Klaim Pengadaan Layanan Haji 2024 di Saudi Sesuai Aturan
Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan seluruh proses pengadaan layanan haji 1445 H/2024 M di Arab Saudi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Hal ini ditegaskan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri (Diryanlu) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Subhan Cholid di Jakarta. Ia menuturkan, seluruh proses pengadaan layanan haji yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 9/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, lanjut Subhan Cholid, proses pengadaan layanan dilakukan oleh tim independen, diawasi dan didampingi tim Inspektorat Jenderal, serta diperiksa tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Seluruh anggota tim sebelum melaksanakan tugas, semuanya satu-satu telah menandatangani pakta integritas. Artinya kami Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri tidak ada alasan untuk tidak mempercayai tim tersebut,” ujar Subhan Cholid di Jakarta, Senin (16/9/2024).
Iya menuturkan, sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri memiliki amanat untuk menyediakan tiga layanan bagi jemaah haji di Arab Saudi. Tiga layanan tersebut adalah akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama jemaah berada di Arab Saudi.
Ada pun tahapan pelaksanaan penyediaan meliputi pengumuman, pendaftaran, verifikasi dokumen, verifikasi teknis, penilaian, hingga negosiasi.
Selanjutnya, tim akan mengusulkan calon-calon penyedia layanan akomodasi, konsumsi, transportasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah.
“Lalu kemudian PPK menindaklankuti usulan tersebut dengan melakukan kontrak dengan calon penyedia layanan akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi,” terang Subhan.
“Nah, untuk diketahui juga di dalam proses penyediaan layanan tersebut tim ini juga didampingi oleh tim Inspektorat Jenderal. Jadi dari proses penyediaannya, proses pengawasannya dilaksanakan secara terbuka,” imbuhnya.
Seluruh proses tahapan tersebut, kata Subhan, dapat dipantau dan dicek. “Setiap tahapan-tahapan (pengadaan layanan) ini juga dilakukan pemeriksaan dan pengawasan, selain Inspektorat Jenderal juga pengawas eksternal oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ungkapnya.
“Kalau pun ada penyelewengan pasti akan ditemukan dengan mudah oleh tim-tim pengawas tersebut,” tandasnya.
- Tokoh7 hari ago
Wakil Wali Kerajaan Galuh-Ciamis H Rd Rasich Hanif Radinal Meninggal Dunia
- Jabodetabek7 hari ago
Tarif Tol Pondok Aren-Serpong Naik Mulai 15 September 2024 Pukul 00.01 WIB
- Nasional6 hari ago
Presiden Jokowi Sampaikan Arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna Terakhir Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda
- Ciputat7 hari ago
Pilar Saga Ichsan Tinjau Pembangunan SDN Ciputat 1, Optimis Proyek Selesai Lebih Cepat
- Pondok Aren7 hari ago
Benyamin Davnie: STQ Kelurahan Pondok Aren Upaya untuk Mengembangkan Potensi Qori dan Qoriah
- Pemerintahan4 hari ago
Benyamin Davnie Lepas Ribuan Peserta Jawara Run 2024
- Banten6 hari ago
Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Dapat Dukungan Partai Buruh dan Gelora di Pilkada Kabupaten Serang
- Banten5 hari ago
Airin Rachmi Diany Siap Modernisasi Moda Transportasi Banten