Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (NU). Turut mendampingi, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Hadir pula, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Penanggung Jawab Kongres, Alissa Wahid menyampaikan bahwa kongres ini tidak hanya membahas konsolidasi internal NU, tetapi juga bertujuan memperkuat layanan kepada keluarga-keluarga Indonesia.

Alissa menyebutkan bahwa kongres ini melibatkan sekitar 80 mitra dari kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil. “Kami tidak ingin bekerja sendirian. NU tidak mungkin mengurus keluarga Indonesia sendirian. Oleh karena itu, kami menggandeng mitra untuk mendalami berbagai isu penting,” katanya.

Alissa juga memaparkan pencapaian program Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU) yang telah menjangkau 1,5 juta keluarga, 5.000 calon pengantin melalui bimbingan perkawinan, serta 30 ribu bayi dan balita yang telah terlayani program kesehatan.

Menko PMK Pratikno dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah sangat berkepentingan dengan program GKMNU. “Kemenko PMK harus mengkoordinasikan pencapaian program prioritas dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Banyak isu yang selaras dengan program ini, seperti stunting dan perundungan,” ujarnya.

Pratikno menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan GKMNU dalam membina serta melindungi keluarga dari berbagai tantangan zaman, termasuk disrupsi teknologi dan ekonomi.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan keluarga di level mikro hingga perlindungan masyarakat di level makro. “Jika 50 persen warga Indonesia yang merupakan bagian dari nahdliyin berdaya, maka Indonesia akan berdaya,” tegasnya.